Ahok: Ada Lelucon, kalau Mau Dapat Proyek Harus "Baik-baikin" Istri

Ketika memberi sambutan dalam seminar Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan, Basuki mengungkapkan awal mula terjadinya suap di kalangan pejabat adalah dari istri maupun sang ibu. 

"Di Indonesia, ada lelucon lucu begini, kalau mau dapat proyek, Anda harus baik-baikin bini atau ibunya karena wanita pasti berpengaruh besar ke bapak atau suaminya. Suami juga pasti enggak tahan kalau disuruh tidur di bawah tempat tidur," kata Basuki di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (15/9/2015). 

Jika seseorang telah memberi barang atau uang yang tergolong sebagai gratifikasi kepada ibu atau istri pejabat, kemungkinan korupsi pejabat semakin terbuka lebar.

Melalui seminar ini, Basuki berharap para perempuan pegawai negeri sipil (PNS) mengetahui kegiatan mana saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Salah satu contoh bentuk pemberian gratifikasi ialah dengan mengirim makanan ke rumah.

"Kan kalau makanannya dibuang jadi enggak enak, makanya dikirim balik. Ada tradisi istri-istri pejabat, kalau pulang dari luar kota pasti bawa hadiah dan itu merepotkan banget. Lama-lama bangkrut juga saya uang operasional habis buat belanja oleh-oleh istri. Jadi, tolong jangan antar oleh-oleh ke rumah, apalagi kasih ke istri, nanti repot kasih baliknya," kata Basuki. 

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Sujanarko mengatakan, perempuan memiliki peran mulia di dalam hubungan masyarakat, terutama keluarga.

Kekuatan perempuan, kata dia, mampu mencegah korupsi. Begitu pula sebaliknya. Perempuan dapat mendorong anggota keluarganya melakukan tindak korupsi.

"Makanya, sebagai figur sentral dalam keluarga, perempuan harus mampu membentengi dirinya dan keluarganya dari korupsi," kata Sujanarko. 

Penyelenggaraan seminar ini merupakan kegiatan awal yang dilanjutkan dengan pelatihan selama tiga hari, mulai 6-8 Oktober 2015 di Gedung Abdul Muis, Jakarta Pusat.

Pesertanya merupakan perwakilan organisasi perempuan dan pegawai perempuan dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan istri-istri pejabat yang tergabung dalam PKK DKI.