Hal itu terkait penghadangan yang dilakukan oleh beberapa oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Cileungsi maupun Bogor.
"Tetapi, saya pikir solusinya bukan itu. Solusi pertama adalah negara enggak boleh kalah dengan premanisme, menurut saya gitu lho," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (5/11/2015).
Basuki mengatakan, ribuan ton sampah yang belum dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan membusuk jika dibiarkan terus-menerus.
Tak hanya penghadangan truk sampah, kini operasional pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI juga dibatasi. Padahal, DKI tidak memiliki truk sampah yang cukup.
"Kami dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dikerjain terus beli truk sampah. Saya enggak tahu, saya suuzan (berprasangka buruk) ini ada mafia atau apa saya enggak tahu."
"Saya mau tanya, pernah enggak dulu ketika saya membiarkan swasta PT Godang Tua Jaya yang kerja, pernah enggak jam operasional truk sampah dipermasalahkan? Enggak pernah dengar saya," kata Basuki.
Namun, setelah DKI melayangkan surat peringatan (SP) 1 kepada PT GTJ, masalah pengelolaan sampah terus menghampiri Jakarta.
"Enggak apa-apa. Saya sampaikan, siapa pun yang memainkan DKI, saya orang yang sangat tahan menghadapi kalian," kata Basuki.
Sebanyak 200 unit truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta dihadang warga dan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) saat melintas di Jalan Transyogi, Cileungsi, Bogor Timur, Jawa Barat.
Akibatnya, 6.500 ton sampah asal DKI Jakarta yang akan dibuang ke TPST Bantargebang terhambat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.