Reaksi Ahok Tanggapi PD Dharma Jaya yang Tak Dapat PMP

Padahal, menurut dia, BUMD yang bergerak di bidang pangan dan daging sapi itu sangat membutuhkan modal.

"Sebenarnya uang PMP itu untuk modal beli sapi dari NTT (Nusa Tenggara Timur) kan. Saya enggak tahulah, alasannya macam-macam (untuk penghapusan PMP PD Dharma Jaya)," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (20/1/2016). 

Basuki mengaku telah mendapatkan laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI mengenai penghapusan PMP PD Dharma Jaya pada APBD 2016. Alasannya, PD Dharma Jaya terbelit utang bank.

Penghapusan PMP PD Dharma Jaya juga merupakan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Enggak ngerti aku. Saya tanya sama mereka, jawabnya ngelindur-ngelindur gitu," kata Basuki kesal. 

Setelah pembahasan dan mendapatkan persetujuan Dewan, TAPD tetap mencantumkan PMP untuk lima BUMD kecuali PD Dharma Jaya.

Pasalnya, PD Dharma Jaya belum mengajukan analisis investasi hingga ditandatanganinya persetujuan oleh DPRD.

Pemprov DKI Jakarta akan mendorong PMP dianggarkan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2016.

Kelima BUMD yang mendapatkan PMP adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT PAL Jaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Bank DKI, dan PD Pasar Jaya.

PT MRT Jakarta juga akan mendapatkan PMP.

"PMP diberikan kecuali PD Dharma Jaya, karena analisis investasinya tidak ada. Hal ini jadi evaluasi buat BUMD, agar jika mau merencanakan sesuatu harus dengan langkah yang benar dari mulai proposal, kajian investasi, dan kelengkapan lainnya," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah.