Ketua MPR: Gusur Pasar Ikan, Pemda Tak Seharusnya Libatkan TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyayangkan sejumlah TNI yang terlibat dalam penggusuran di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Menurut dia, semestinya penggusuran cukup ditangani oleh Satpol PP dan TNI tidak perlu terlibat.

"Saya tidak sependapat kalau militer kita ikut cawi-cawi urusan pasar ikan, Jakut, itu sangat mengusik hati," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Zulkifli menganggap, tidak pantas jika TNI dihadapkan dengan rakyatnya sendiri. Menurut dia, hal tersebut tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan kedaulatan rakyat.

Ia mengatakan, bukan jamannya lagi TNI ikut dalam aksi penggusuran yang membuat masyarakat teraniaya.

(Baca: Sejumlah Warga Pasar Ikan Pingsan Saat Diangkut Paksa Satpol PP)

"Kalau pakai TNI Polri harus hati-hati, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kedaulatan rakyat," kata Zulkifli.

Menurut dia, alih-alih dengan penggusuran, pemerintah daerah semestinya membuka dialog dan melakukan persuasif dengan masyarakat.

"Saya lihat ibu-ibu sampai disemprot gas air mata, sangat tidak tepat. Itu ibu-ibu," lanjut dia.

Pemprov DKI Jakarta membongkar seluruh bangunan yang berada di sekitar kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, khususnya di RW 04 pada Senin pagi ini.

(Baca: Delapan Alat Berat Dikerahkan untuk Bongkar Bangunan Pasar Ikan)

Wakil Walikota Jakarta Utara Wahyudi Haryadi mengatakan, pihaknya mengerahkan 11 alat berat untuk membantu proses pembongkaran bangunan.

Enam unit merupakan eskavator tipe long arm dan lima unit eskavator tipe amphibi.

Alat berat tersebut akan dikerahkan di beberapa zona penertiban, yakni zona 1 di Pasar Ikan, zona 2 di Pasar Akuarium, dan zona 3 di Kampung Baru.