Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Urus STNK Berbelit-belit, Warga Dukung Pelayanan Satu Loket

Kompas.com - 02/05/2016, 10:52 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo berencana akan menerapkan sistem satu loket dalam proses pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Rencana itu disambut baik oleh sejumlah warga. Sebab, selama ini dalam mengurus STNK harus melewati tiga loket.

Betty (48) warga Cilandak, Jakarta Selatan, sangat menyetujui rencana tersebut. Menurut dia, saat ini, proses perpanjangan STNK tahunan cukup berbelit. Dalam mengurus hal tersebut dirinya harus melewati tiga loket.

Pada tahap pertama ia harus mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya, ia menyerahkan formulir tersebut ke loket pendaftaran. Setelah itu, ia menunggu namanya dipanggil dan yang terakhir, dia mengantre lagi untuk melakukan proses pembayaran di loket bank pemerintah.

"Sangat setuju. Memang seharusnya begitu, jadi satu loket saja tidak seperti sekarang prosesnya berbelit harus melewati tiga loket," ujarnya kepada Kompas.com di Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Senin (2/5/2016).

Betty menjelaskan, mengurus perpanjangan STNK tahunan mobilnya itu memakan waktu sekitar 45 menit. Ia berharap nantinya jika jadi diterapkan sistem satu loket bisa memangkas waktu lebih cepat dari sekarang.

"Semoga jadi lebih cepet daripada sekarang deh. Kalau bisa loket sama petugasnya juga dibanyakin biar makin banyak," ucapnya.

Senada dengan Betty, Andi warga Jakarta Barat yang akan mengurus perpanjangan STNK lima tahunan motornya mengaku setuju jika diterapkan sistem satu loket dalam pengurusan STNK. Namun, ia meminta agar petugas yang mengurusi hal tersebut harus diperbanyak agar tidak mengalami proses yang memakan waktu.

"Saya sih setuju, tapi kalau bisa petugas yang meng-entry datanya dibanyakin lagi. Percuma kalau sistem satu loket tapi petugasnya sedikit," kata Andi.

Andi menuturkan, sekarang ini di Samsat Polda Metro Jaya pelayanannya sudah cukup memuaskan. Sebab, praktik percaloan sudah tidak ada lagi di tempat tersebut seperti dahulu.

"Sudah cukup memuaskan sih di sini. Udah enggak kelihatan lagi calo yang bawa berkas lebih dari satu, terus tiba-tiba selesainya duluan daripada kita yang antri normal," ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan Joko (34). Menurut dia, pelayanan di Samsat Polda Metro Jaya sudah cukup memuaskan.

Ia mengaku meski sekarang dalam proses perpanjangan STNK tahunan melewati tiga loket dirinya tidak merasa keberatan. Sebab, dari ketiga loket tersebut tidak memakan waktu yang lama untuk mengantre.

"Enggak masalah harus lewatin tiga loket, cukup cepat tidak sampe satu jam sudah jadi," ucapnya.

Menurut Joko, Jika hari Senin sampai Jumat di lokasi tersebut tidak banyak warga yang datang untuk mengurus surat kendaraan bermotornya. Sehingga, dia tidak perlu mengantre panjang di loket.

"Kalau hari kerja kayak sekarang ini mah enak, Mas, sepi. Coba kalau hari Sabtu datang kesiangan antreannya sudah panjang," kata Joko. (Baca: Presiden Kritik Proses Mengurus STNK yang Tidak Efisien)

Pelayanan publik kembali menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang harus melewati tiga loket.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Rebutan Lahan Parkir, Ini Penyebab Pria di Pondok Aren Gigit Jari Satpam Gereja hingga Putus

Bukan Rebutan Lahan Parkir, Ini Penyebab Pria di Pondok Aren Gigit Jari Satpam Gereja hingga Putus

Megapolitan
PN Jakbar Tunda Sidang Kasus Narkotika Ammar Zoni

PN Jakbar Tunda Sidang Kasus Narkotika Ammar Zoni

Megapolitan
Pelaku dan Korban Pembunuhan Wanita Dalam Koper Kerja di Perusahaan yang Sama

Pelaku dan Korban Pembunuhan Wanita Dalam Koper Kerja di Perusahaan yang Sama

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Curi Uang Rp 43 Juta Milik Perusahaan Tempat Korban Kerja

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Curi Uang Rp 43 Juta Milik Perusahaan Tempat Korban Kerja

Megapolitan
Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Berkali-kali Minta Dipulangkan dari RSJ Bogor

Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Berkali-kali Minta Dipulangkan dari RSJ Bogor

Megapolitan
Mengaku Kerja di Minimarket, Pemuda Curi Uang Rp 43 Juta dari Brankas Toko

Mengaku Kerja di Minimarket, Pemuda Curi Uang Rp 43 Juta dari Brankas Toko

Megapolitan
Kronologi Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus, Kesal Teman Korban Ikut Memarkirkan Kendaraan

Kronologi Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus, Kesal Teman Korban Ikut Memarkirkan Kendaraan

Megapolitan
Syarat Maju Pilkada DKI Jalur Independen: KTP dan Pernyataan Dukungan Warga

Syarat Maju Pilkada DKI Jalur Independen: KTP dan Pernyataan Dukungan Warga

Megapolitan
17 Kambing Milik Warga Depok Dicuri, Hanya Sisakan Jeroan di Kandang

17 Kambing Milik Warga Depok Dicuri, Hanya Sisakan Jeroan di Kandang

Megapolitan
Pintu Rumah Tak Dikunci, Motor Warga di Sunter Dicuri Maling

Pintu Rumah Tak Dikunci, Motor Warga di Sunter Dicuri Maling

Megapolitan
Viral Video Geng Motor Bawa Sajam Masuk Kompleks TNI di Halim, Berakhir Diciduk Polisi

Viral Video Geng Motor Bawa Sajam Masuk Kompleks TNI di Halim, Berakhir Diciduk Polisi

Megapolitan
Ibu Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Bakal Dipindahkan ke Panti ODGJ di Bandung

Ibu Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Bakal Dipindahkan ke Panti ODGJ di Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Megapolitan
Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Megapolitan
Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com