Ahok: Kalau Saya Cuti Kampanye, Pak Djarot Tidak Jadi Plt Gubernur Loh

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan keadaannya akan berbeda jika dia cuti untuk kampanye. Dalam kasus pemerintahannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak bisa naik menjadi Pelaksana tugas Gubernur DKI jika dia cuti.

Kondisi ini berbeda dengan ketika Joko Widodo masih menjadi Gubernur DKI dulu. Saat berkampanye dalam Pemilihan Presiden 2014, Jokowi digantikan oleh Basuki atau Ahok yang menjadi Plt Gubernur DKI.

"Posisi saya dengan Pak Djarot beda loh. Waktu dengan Pak Jokowi kan satu pasang. Kalau dengan Pak Djarot, karena ada Perpu kemarin, kalau saya cuti, Pak Djarot tidak jadi Plt loh," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/8/2016).

Ahok mengatakan hal ini karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 102, yang mengatur tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota.

Perpu tersebut ditandatangani Presiden Jokowi untuk Ahok yang dulu akan memilih wakil gubernurnya. Dengan Perpu tersebut, Ahok bisa memilih sendiri wakil gubernur yang akan mendampinginya.

Setelah disetujui Jokowi, maka Ahok bisa melantik sendiri wakil gubernurnya. Dengan Perpu itu, Ahok menunjuk dan melantik Djarot sebagai wakilnya.

Ahok mengatakan, hal itulah yang membuat dia tidak "sepaket" dengan Djarot seperti dia dengan Jokowi. Sehingga, saat dia cuti, Plt Gubernur DKI akan diambil dari Kementerian Dalam Negeri, bukan Djarot.

"Khusus kasus Pak Djarot, ini memang terjadi. Kalau kemarin saya dimakzulkan, Pak Djarot enggak jadi gubernur karena Perpu kemarin itu juga," ujar Ahok.

Oleh karena itu, Ahok lebih memilih untuk tidak cuti kampanye agar bisa mengawasi pembahasan APBD. Ahok juga mengatakan situasi akan menjadi lebih buruk jika ternyata Djarot dicalonkan PDI-P maju cagub. Kemudian, Sekretaris Daerah DKI Saefullah juga maju Pilkada.

"Pak Djarot kalau maju? Kalau dia juga maju? Pak Sekda juga maju? Tiga orang ini, kita lagi susun anggaran loh," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, dia juga sudah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ahok ingin agar pasal yang mengatur calon petahana wajib cuti selama masa kampanye bisa diubah sehingga dia tidak perlu cuti.