Tolak Bantuan Tunai, Begini Cara Ahok untuk Menyejahterakan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama masa kampanye pilkada 2017, para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mengumbar janji untuk mensejahterakan warga Ibu Kota, tak terkecuali calon gubernur DKI nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hanya saja, untuk merealisasikan janji itu, Ahok tidak akan memberi bantuan dalam bentuk tunai kepada warga. Menurut Ahok, konsep yang akan diangkat adalah keadilan sosial bukan bantuan sosial.

"Dalam teori kami sederhana saja. Lima kebutuhan ini harus dijalankan; jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transpor, dan sembako," kata Ahok di sela-sela kampanyenya di Pulomas Barat, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).

Jika semua kebutuhan tersebut terpenuhi, Ahok mengklaim kesejahteraan warga akan terwujud. Salah satu caranya adalah dengan membuka pasar perkulakan.

Dia menyebut, PD Pasar Jaya akan membuka pasar perkulakan yang menjual bahan pokok sesuai harga distributor pada Desember mendatang. Masyarakat yang berpenghasilan sesuai upah minimum provinsi (UMP) dapat membeli kebutuhan di sana.

Gubernur petahana itu menyebut bahwa akan ada dua pasar perkulakan yang dibuka tahun ini.

"Konsep kami sederhana, orang enggak butuh gaji besar, selama biaya hidup murah. Kalau ada yang dapat gaji Rp 5 juta, biaya hidup Rp 4,9 juta atau gaji Rp 3 juta tapi biaya hidup cuma Rp 2,5 juta, saya pasti pilih dapat gaji Rp 3 juta. Ini masyarakat yang perlu dibantu," kata Ahok.

Dia berjanji, beberapa warga yang termasuk kurang mampu akan digratiskan naik bus transjakarta. Mereka yang tergolong kelompok itu antara lain lansia, pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), penghuni rumah susun, dan pegawai kontrak berpenghasilan UMP. Syaratnya, mereka harus memiliki rekening Bank DKI.

"Supaya biaya hidupnya murah, dari situ dia bisa hemat Rp 300 ribuan. Kalau kamu sewa rumah, bayar Rp 750-800 ribu per bulan, jadi Rp 450.000. Naik bus enggak bayar, kesehatan juga ditanggung," kata Ahok.

Untuk urusan usaha, jika menjadi gubernur, Ahok akan menawarkan bisnis kepada warga. Pembagian keuntungannya, 80:20 (persen). (Sebanyak) 80 persen untuk warga dan 20 persen untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Contohnya bisnis budidaya ikan. Nanti Pemprov DKI Jakarta akan menanggung biaya benih ikan, obat, dan lain-lain. Warga yang akan menjual hasil budidaya tersebut. Jika berhasil, maka 80 persen keuntungan dapat dinikmati warga.

"Kami mau ambil alih tanah-tanah sengketa, mau kami manfaatkan. Maka orang-orang bisa pelihara lele, tanam sayur-mayur," kata Ahok.

Tak Ada Bantuan Tunai

Di sisi lain, Ahok tidak sepakat dengan program berkonsep Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dia tidak akan berjanji kepada warga untuk memberi banyak bantuan berbentuk tunai.

Program BLT, kata dia, kerap disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Pemberian BLT kepada warga kerap dilakukan melalui pihak tertentu. Kemudian pihak itu menyalahgunakan anggaran dan bantuan tidak sampai ke warga yang membutuhkan.

"Kan bisa saja uang warga ditilep, malah warga miskin enggak dapat (bantuan) lagi," kata Ahok.

Dalam menjalankan programnya, Ahok menggunakan sistem cashless society, yakni memaksimalkan sistem non tunai. Salah satu contoh bantuan non-tunai tersebut adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kalau keadilan sosial, orang yang demo saya saja boleh terima KJP. Kalau bantuan kan enggak, siapa yang saya suka saja, yang bisa dapat KJP," kata Ahok.