"Ngototnya" Ahok Beli Lahan Eks Kedubes Inggris yang Disebut Milik Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak 2013, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, sudah mewacanakan pembangunan sebuah ruang terbuka hijau di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Kebetulan, saat itu Kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia baru saja pindah ke Patra Kuningan dari kantor sebelumnya di sekitar Bundaran HI, tepatnya di depan Mandarin Hotel.

Lahan eks kedubes di kawasan Bundaran HI itulah yang diwacanakan Ahok untuk dijadikan ruang terbuka hijau.

Menurut Ahok, rencana untuk membangun ruang terbuka hijau di Bundaran HI terilhami dari gagasan proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno.

"Intinya, konsepnya di sana (lahan bekas Kedubes Inggris) dibikin taman dulu. Kalau konsep Bung Karno itu, bikin Bundaran HI, di sampingnya ada tamannya. Bayangkan di tengah Bundaran HI ada taman, bagus," kata Ahok ketika itu.

Seiring berjalannya waktu, keinginan Ahok agar Pemprov DKI membeli lahan eks Kedubes Inggris itu tak berjalan mulus.

Ada sejumlah kendala yang dialami instansi terkait, yakni Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI, untuk bisa membeli lahan itu. Kondisi ini membuat Ahok kesal.

Kekesalan Ahok

Kekesalannya memuncak ketika ia mengaku disambangi Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam T Malik pada April 2016.

Saat itu, Ahok menyebut Moazzam menanyakan kepastian rencana Pemprov DKI membeli lahan tersebut.

Sebab, menurut Dubes Inggris, Deutsche Bank ingin membeli lahan itu dengan harga lebih mahal.'

"Ngamuk saya. Hebat sekali dinas taman membuat dubes dan Kerajaan Inggris 'mengemis' sama Pemprov DKI Jakarta karena enggak beli tanahnya," kata Ahok, Rabu (13/4/2016).

(Baca juga: Ahok Kesal Lahan Bekas Kedubes Inggris Tak Kunjung Dibeli)

Ia sampai mengancam akan memecat pejabat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta lantaran belum membeli lahan bekas Kedubes Inggris tersebut.

Apalagi, pembelian lahan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

Ahok menduga, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sengaja menunda pembelian lahan karena masih ingin memungut komisi.

"Kalau bulan Mei enggak mau bayar, gue pecat lu semua," kata Ahok.

Ia menyebut pihak Kedubes Inggris sudah berjanji kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap menjual lahan mereka kepada Pemprov DKI. Nilai lahan dan bangunannya mencapai Rp 500 miliar.

Tak disetujui DPRD

Keinginan Ahok untuk membeli lahan eks Kedubes Inggris ini sebenarnya tak mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI.