JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan, pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya tantangannya adalah pengintegrasian HAM ke dalam praktik pembangunan.
"Itu dapat diwujudkan dengan menjadikan masyarakat sebagai inti dari proses pembangunan, baik di level nasional maupun daerah," kata Fadli dalam siaran persnya, Sabtu (10/12/1016).
Fadli mengatakan, pendekatan pembangunan masih kerap berujung pada pelanggaran HAM. Ia mencontoh penggusuran permukiman warga. Dorongan untuk mencapai target ekonomi, kata dia, harus dibayar dengan mengesampingkan nilai kemanusiaan.
"Masyarakat dipinggirkan dari proses pembangunan, bahkan dalam banyak kasus juga dikorbankan atas nama pembangunan," kata Fadli.
Pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru membuat warga semakin teralienasi.
Fadli menyebut upaya penguatan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi, berorganisasi, berkumpul dan menyampaikan pendapat, sebagai tantangan berikutnya.
"Dengan perkembangan demokrasi yang sudah cukup baik, semestinya negara semakin matang dalam merespon dan menyikapi kritik dari masyarakat," kata Fadli.
Fadli menyinggung penangkapan sejumlah tokoh yang menjadi tersangka makar baru-baru ini. Menurut dia, tindakan tersebut tak perlu terjadi karena akan meningkatkan kesan represif negara terkait dengan jaminan berekspresi dan berpendapat.
UUD 1945 memberikan landasan kokoh mengenai pembangunan berbasis HAM, baik itu dalam menjamin hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.