KPU DKI: Sembako Gadaikan Kedaulatan Pilihan dan Menghina Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pembagian sembako sebagai bagian dari politik uang merupakan hal yang mencederai demokrasi di DKI Jakarta. Selain itu, pembagian sembako juga seolah menggadaikan kedaulatan pemilih.

"Ini kan mencederai demokrasi kita dan pemilih seolah-olah digadaikan kedaulatan pilihannya hanya dengan sembako yang sangat murah. Itu menghina masyarakat," kata Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Sumarno mengatakan, masyarakat memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihan mereka pada Pilkada DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta mengimbau agar masyarakat menolak pembagian sembako atau materi lainnya terkait politik uang.

KPU DKI Jakarta juga meminta masyarakat aktif untuk melaporkan dugaan politik uang tersebut kepada Bawaslu DKI Jakarta.

"Kalau memang masyarakat mengetahui, dalam rangka menjaga kesehatan demokrasi kita, segera melaporkan ke Bawaslu, disertai bukti, ada fotonya, ada videonya, sampaikan ke Bawaslu untuk ditindak pelakunya," kata Sumarno.

KPU DKI Jakarta mengingatkan, sanksi pidana tidak hanya dikenakan kepada pemberi sembako atau politik uang. Warga yang dengan sengaja menerima sembako juga akan dikenakan sanksi yang sama sesuai Pasal 187A ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sanksi dipidana sesuai UU tersebut yakni hukuman penjara 36-72 bulan dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar.

"Kepada penerima juga sama. Jadi sebenarnya penerima itu juga tidak aman, harus menolak karena Anda terancam potensi pidana juga," kata Sumarno.