"Permainan Ular Tangga" ala Djarot...

Arti istilah itu, Basuki atau Ahok tidak segan menurunkan eselon seorang PNS hingga menjadi staf jika berbuat kesalahan.

Sebaliknya, mereka yang dalam posisi staf bisa diangkat sebagai pejabat eselon jika kinerjanya dinilai baik. Dari waktu ke waktu, permainan ular tangga ini masih dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melakukan rotasi pejabat eselon II yang setingkat dengan wali kota, kepala dinas, asisten sekda, wakil wali kota, hingga sekretaris kota pada Kamis (14/7/2017) kemarin.

Djarot melantik 221 pejabat yang terdiri dari eselon II, III, dan IV di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Rinciannya, 18 pejabat eselon II, 58 pejabat eselon III, dan 145 pejabat eselon IV. Lantas, seperti apa permainan ular tangga ala Djarot?

Hanya demosi

Sejumlah pejabat eselon II dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Meski demikian, mereka tidak langsung distafkan atau grounded begitu saja.

Djarot melakukan demosi terhadap mereka dari berstatus pejabat eselon II a menjadi eselon II b.

Meski demosi, mereka masih pejabat eselon II. Hal itu terjadi pada mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Arifin, mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Blessmiyanda, dan mantan Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi.

Mereka dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas mereka. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, Arifin didemosi karena masalah penyerapan anggaran.

"Catatan yang pertama perumahan itu adalah penyerapan anggaran, soal pembebasan lahan," ujar Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis.

Sementara itu, Blessmiyanda didemosi karena masalah lelang. Agus tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasan demosi ini.

Ia mengatakan, kesalahan Bless tidak perlu dijadikan konsumsi publik. Sementara itu, Djarot menjelaskan alasannya melakukan demosi terhadap Wahyu Haryadi.

Adapun Wahyu dinilai kurang tegas dalam menjaga lingkungan di Jakarta Utara. "Pak Wahyu baik ya, tapi karena terlalu baik itu. Makanya kita cari orang yang bukan hanya baik tapi juga tegas menjaga wilayahnya," ujar Djarot.

Yang pernah distafkan Ahok

Dalam pelantikan kemarin, muncul wajah-wajah yang pernah distafkan oleh Ahok. Mereka adalah mantan Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun dan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Ika Lestari Aji.

Mereka dilantik Djarot menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Posisi anggota TGUPP ini adalah untuk staf non-eselon.

Meski Ika dan Lasro menjadi anggota TGUPP, keduanya masih berstatus staf, atau bukan pejabat eselon. Pada era Ahok, TGUPP diisi oleh orang-orang yang berpengalaman.

Mantan pejabat eselon II seperti Ika dan Lasro umumnya dipindahkan ke TGUPP. Adapun TGUPP merupakan bentukan Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Tim itu bertugas memberi masukan serta saran kepada Gubernur perihal kinerja SKPD DKI. 

Djarot mengatakan, dia membutuhkan Lasro sebagai tim gubernur karena pengalamannya yang mumpuni.

"Terutama dari sisi auditing, pengawasan, dia kan dari Inspektorat. Selain itu juga cukup untuk menguasai masalah aturan dan sebagainya. Tenaganya kita butuhkan untuk di TGUPP," ujar Djarot.

Saat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta, ada pejabat yang di-grounded.

Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pajak Agus Bambang dan mantan Kepala Dinas Olahraga Firmansyah. Keduanya juga dijadikan staf dan masuk ke TGUPP.

Sumarsono menilai, TGUPP merupakan posisi yang pas untuk mantan pejabat eselon II yang distafkan. Agus Suradika mengatakan, TGUPP memang diisi oleh staf.

Namun, bisa disebut sebagai "staf terhormat" karena posisinya merupakan tim gubernur.

"Sebelumnya mereka staf. Sekarang juga staf tapi staf yang termulia he-he. Itu gurauan teman-teman," ujar Agus.

Jadi pejabat eselon setelah distafkan

Pada pelantikan kemarin, ada juga staf yang dilantik menjadi pejabat eselon. Dia adalah Firmansyah yang sebelumnya merupakan staf di TGUPP.

Firmansyah kemarin dilantik menjadi Kepala Biro Umum DKI Jakarta yang merupakan jabatan eselon II b.

Pada masa kepemimpinan Ahok, ada juga pegawai yang sudah distafkan dan bisa naik kembali.

Salah satunya adalah mendiang Saptastri Ediningtyas (Tyas) yang dulu menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan DKI.

Tyas pernah distafkan oleh Ahok, tetapi berhasil kembali naik menjadi pejabat eselon meski baru eselon III. Ini merupakan contoh lain dari penerapan permainan ular tangga Ahok. Mereka yang sudah turun ke bawah bisa naik kembali jika memenuhi kualifikasi.

Pada era Sumarsono, pegawai yang sudah distafkan Ahok juga pernah dilantik menjadi pejabat eselon lagi.

Mereka yang dilantik Sumarsono adalah mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati, mantan Kepala Bidang Program Pembiayaan dan Pembangunan Bappeda DKI Jakarta Wahyu Wijayanto, dan mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat Henry Perez Sitorus.

Ketika itu, Sumarsono mengatakan, ia tidak ingin menghukum orang sepanjang hidup.

"Janganlah seseorang itu tidak diberi harapan sepanjang hidupnya, masa sekali distafkan sampai mati mereka distafkan terus. Jangan menghukum orang sepanjang hidupnya," ujar Sumarsono.