Dewan Kota Usulkan Penyegaran di Jajaran Pemkot Jakbar

"Jadi ini wewenang pemprov melalui gubernur ya. Memang alangkah lebih baiknya dilakukan rotasi dalam rangka penyegaran dan proses learning," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/7/2017).

Menurut dia, usulan ini muncul lantaran pihaknya merasa ada sejumlah kelemahan dalam komunikasi antara Pemerintah Kota Jakbar dan Dewan Kota Jakbar.

"Jadi kan kalau sesuai perdanya, dewan kota kan tugasnya membantu wali kota, tetapi di sisi lain ada pasal di Perda No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kami menemukan weakness dalam hal komunikasi dan koordinasi," ujar dia.

Ia mengatakan, sudah seharusnya pemerintah kota memajukan Jakbar melalui sinergi dengan dewan kota.

Namun, menurut dia, selama ini dewan kota jarang diundang duduk bersama untuk melakukan pembahasan.

"Saya melihat sih selama ini cuma satu arah, misalnya ada rapim, mereka dapet info, kita engga dibagi," ujar Maskur.

Ia juga menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan usulan mengenai penyegaran Pemkot Jakbar ini kepada Pemprov DKI Jakarta.

Namun, kata dia, bukan usulan tertulis yang akan disampaikan, melainkan dalam bentuk musyawarah dengan pihak Pemprov DKI.