Titik Kritis Gubernur Djarot

Duet keduanya, saat menjadi pasangan Gubernur-Wakil Gubenur, menurut saya berhasil meneruskan misi Gubernur ke-16 Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Jakarta sebagai Ibu kota pemerintahan dan pusat bisnis Indonesia yang lebih baik.

Soal macet? Sebagai persoalan yang sangat kasatmata, sejumlah proyek infrastruktur jalan dan angkutan massal dengan kendala pembebasan lahan dan debat politis kini dikebut. Jika berjalan lancar, seharusnya bisa cukup melegakan ruas utama Jakarta.

Sayang, hingga saat ini, infrastruktur angkutan massal yang nyaman, aman, terjangkau, terintegrasi dengan kuantitas yang sangat cukup belum optimal menjangkau pusat-pusat permukiman kota-kota para penglaju di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Hal yang diakui secara jujur oleh Ahok dan Djarot membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit menjadikan angkutan massal Jakarta menjadi pilihan bagi kelas menengah dan atas untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Ironisnya, kelas menengah dan atas itu pula yang paling rewel mengkritik kerja pemerintah DKI melalui sosial media, namun sekaligus enggan berpartisipasi secara aktif menyuarakan pilihan politik mereka.

Kembali soal Gubernur Djarot yang hanya memiliki waktu kurang dari empat bulan hingga Oktober mendatang terdapat tantangan besar meneruskan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Gubernur Jokowi dan Gubenur Ahok.

Dua gubernur yang masa kerjanya tidak pernah tuntas mencapai dua tahun, namun dengan sejumlah pencapaian yang luar biasa kencang dibandingkan gubernur-gubenur di masa sebelumnya yang memerintah tuntas hingga lima tahun.

Jokowi selama menjadi gubenur pada 2012 pernah menjalani cuti demi menjalani kampanyenya sebagai kader partai PDI Perjuangan pada kampanye pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014, sementara Ahok pun cuti kampanye demi menjadi gubernur.

Membandingkan kinerja kedua gubernur sebelumnya, dengan waktu yang sangat terbatas, Gubenur Djarot memiliki target sangat minimal menjaga pencapaian kerja dan menjaga agar target yang belum tercapai di masa Gubenur Ahok dapat diteruskan di masa gubenur selanjutnya.

Peran penting Gubenur Djarot akan sangat terlihat pada struktur anggaran DKI setahun mendatang berupa RAPBD 2018. Politik anggaran yang akan menjadi wajah bagaimana DKI akan bertransformasi: akan menjadi lebih baik atau sekadar meneruskan hal yang sudah dibangun Gubenur Ahok?

Hingga saat ini, RAPBD 2018 telah melalui proses penyusunan yang melalui tahapan, antara lain usulan, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dengan publik dan stakeholder, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Kesemuanya itu akan berimbas pada penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Menariknya, di masa Gubernur Ahok dan Wagub Djarot berkuasa, seluruh sistem penganggaran tersebut dilakukan menggunakan sistem e-budgeting.

Meneruskan Jokowi

Sistem e-budgeting diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/APBD-P melalui Electronic Budgeting yang ditandatangani oleh Gubernur Joko Widodo.

Sistem yang diterapkan mulai 2014 tersebut membuat sejumlah besar anggota DPRD DKI di masa Gubenur Ahok meradang karena merasa tidak dilibatkan secara aktif. Hal itu terjadi karena seluruh anggaran sejak masa penyusunan hingga penggunaan diawasi secara ketat baik oleh internal pemerintah daerah, publik, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Maklum, di masa Gubernur Jokowi dan Gubenur Ahok, jelas terlihat aura developmentalis yang dipilih keduanya. Kedua gubenur menjadikan pembangunan DKI sebagai sebuah strategi utama menuju kemakmuran ekonomi.

Pilihan logis yang ketika dijalankan oleh Gubenur Ahok secara konsisten memiliki konsekuensi secara langsung menggangsir kantong-kantong kemiskinan kota yang merupakan pusat suara kemenangan Jokowi-Ahok ketika berkampanye pada Pilkada DKI 2012, sekaligus titik kekalahan Ahok pada Pilgub 2017, di luar faktor kegagalannya mengendalikan lidah.

Repotnya, sebagai gubernur, Djarot sejak menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur harus langsung berhadapan dengan tekanan legislatif yang ngotot agar program-program Anies Baswedan-Sandiaga Uno masuk dalam anggaran DKI.

Apakah hasrat pasangan pemimpin DKI di masa mendatang Anies-Sandi sesuatu yang wajar? Saya akan menjawab "ya" dengan tanda seru karena di masa awal pasangan Jokowi-Ahok pun demikian. Sebagai contoh, program kampung di atas saluran air yang gagal total.

Berbeda dari program kampung deret yang sudah dilaksanakan di beberapa titik karena hanya merenovasi kampung, program kampung di atas saluran air tidak dapat diwujudkan karena bertentangan dengan regulasi yang ada.

Sayangnya, saat ini Gubenur Djarot terlihat melunak terhadap tekanan untuk menerima masuknya program-program mimpi Anies-Sandi. Bisa jadi hal ini terjadi akibat restu Gubernur Ahok di masa-masa menjelang divonis bersalah dalam kasus penodaan agama.

Meski demikian, saya masih sangat berharap pada ketegaran Djarot yang teruji ketika mendampingi Ahok selama ini, agar mampu menyeleksi secara ketat program-program mimpi pemimpin Jakarta selanjutnya.

Akan menjadi sebuah langkah mundur bagi Jakarta ketika nantinya anggaran DKI gagal meneruskan pembangunan yang menjadikan Jakarta lebih baik. Ekonom pemenang Nobel asal Amerika, James M Buchanan, sangat percaya bahwa konstitusi berperan dalam menentukan arah ekonomi di masa mendatang.

Justru dengan berkeras hati tetap meneruskan penyusunan RABD DKI secara proper berdasarkan e-budgeting, Gubenur Djarot akan menjadi bukti bahwa tiga gubernur DKI, yakni Jokowi-Ahok-Djarot, menjadi ujung tombak mewujudkan keseimbangan kepentingan negara dan masyarakat. Ini demi Jakarta yang semakin baik.

Berkeras hatilah Gubernur Djarot. Meski kini sendirian, teruslah temui warga di Balai Kota, jawab seluruh pesan pendek mereka. Dan, yang paling penting, jangan pulang terlalu cepat.