Taufik Minta Pemerintah Pusat Ikut Menanggung Beban Anggaran PT MRT

"PT MRT dari sekarang belum menjawab, kenapa Rp 2,5 triliun dibebankan kepada DKI semua? Harusnya berdua dong sama pemerintah pusat," ujar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (4/8/2017).

(baca: Pembiayaan MRT Fase II Masih Tunggu Persetujuan DPRD DKI)

Menurit Taufik, PT MRT belum bisa menjawab pertanyaannya itu. Taufik mengatakan dana pinjanman Rp 2,5 triliun itu di antaranya akan digunakan untuk perubahan desain kereta.

Dia mempertanyakan biaya perubahan desain yang begitu besar. Taufik mengatakan pinjaman sebesar Rp 2,5 triliun dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) perlu dikritisi karena Pemprov DKI yang akan membayar utang tersebut hingga lunas.

Taufik pun mengingatkan subsidi tiket yang harus dikeluarkan Pemprov DKI saat mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) sudah beroperasi.

Selama ini Pemprov DKI Jakarta memberikan public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta untuk menyubsidi harga tiket penumpang, dan akan melakukannya juga untuk penumpang MRT dan LRT. Beban APBD akan bertambah jika Pemprov DKI harus menyubsidi tiket dan melunasi pinjaman ke JICA.

"Ini berkaitan dengan MRT, LRT, dan Transjakarta. Tahun 2019 kalau MRT, LRT sudah beres semua, Pemprov DKI subsidinya besar lho. Makanya harus kita hitung, kita harus kritis," ujar Taufik.

Menurut Taufik, beban pinjaman Rp 2,5 triliun itu dibagi dua dengan pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya menanggung 51 persen dari total pinjaman tersebut.

"Ini kan enggak, malah tanggung 100 persen," ujar Taufik.

(baca: Tentukan Subsidi MRT, DPRD DKI Berencana ke Hongkong)

PT MRT Jakarta sebelumnya meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta terkait penambahan dana Rp 2,56 triliun untuk tambahan fase I Lebak Bulus-Bundaran HI dan Rp 22,5 triliun untuk fase II Bundaran HI-Kampung Bandan.