Djarot: Apakah RPTRA Tak Dieksekusi karena Koordinasi dengan Tim Sinkronisasi?

Dia juga mempertanyakan apakah penghapusan anggaran itu karena salah nomenklatur atau adanya koordinasi dengan tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Kayak enggak pernah bebasin lahan aja sampai salah masukin nomenklatur, atau karena ada koordinasi dengan misalnya tim sinkronisasi, saya enggak ngerti ya," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/8/2017).

(baca: Djarot: Apakah Pemerintahan Berikutnya Masih Membangun RPTRA?)

Menurut Djarot, seharusnya jajaran wali kota di lima kota administratif bisa membebaskan lahan untuk pengadaan RPTRA pada 2017 agar pembangunan bisa dimulai pada 2018.

Apabila anggaran dihapus karena kesalahan nomenklatur, Djarot berharap kesalahan itu bisa diperbaiki.

"Kalau kami bisa perbaiki nomenklaturnya, kami perbaiki sehingga masih ada waktu September-Desember, masa enggak bisa menyediakan lahan untuk RPTRA, sedangkan untuk pembangunannya itu bisa melalui APBD 2018," kata dia.

(baca: Mengapa Perlu Ada Dewan Pakar dan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi?)

Djarot kini tengah mencari penyebab dihapusnya anggaran pengadaan lahan RPTRA tersebut.

Pengadaan lahan dan pembangunan RPTRA merupakan "warisan" pekerjaan untuk jajaran wali kota di lima kota administratif saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjabat gubernur.

Pekerjaan yang ditugaskan Ahok yakni melakukan pengadaan lahan RPTRA dengan masing-masing anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta karena jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.