ITDP: Setelah Motor Dilarang, Pembatasan Mobil Harus Diwacanakan

Menurut Yoga, keberadaan mobil di Jakarta harus dibatasi agar tidak ada kesan tebang pilih karena perluasan pelarangan sepeda motor direncanakan segera diterapkan di Jakarta Pusat.

"Saya pikir setelah motor dilarang, pembatasan mobil juga harus diwacanakan," kata Yoga kepada Kompas.com, Senin (4/9/2017).

Yoga menilai kebijakan ganjil-genap yang sudah diterapkan belum signifikan menekan penggunaan mobil di Jakarta. Karena itu, dia menganggap perlu kebijakan lain untuk mendorong pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan umum.

(baca: Angin Segar bagi Mereka yang Menolak Perluasan Area Pelarangan Sepeda Motor)

Selain menyiapkan penerapan jalan berbayar, Yoga mengatakan cara lain yang perlu dilakukan untuk membatasi mobil adalah mempercepat pengurangan lajur kendaraan di jalan protokol untuk diubah menjadi trotoar.

"Bisa ditambah dengan pembatasan parkir dan kenaikan tarif parkir. Cara ini akan efektif mendorong pengendara mobil pindah ke angkutan umum. Yang mana hal itu akan sulit terjadi di motor jika tidak dibatasi," ucap Yoga.

Uji coba perluasan larangan sepeda motor di Jakarta rencananya mulai dilaksanakan pada 12 September 2017. Seperti yang sudah ditetapkan, uji coba perluasan sepeda motor dilakukan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan, yang artinya mencakup keseluruhan Jalan Jenderal Sudirman.

Yoga menyatakan mendukung kebijakan perluasan pelarangan motor. Menurut dia, adanya rencana perluasan larangan sepeda motor merupakan kesempatan bagus untuk memaksa pengendara motor beralih ke angkutan umum.

(baca: Perluas Larangan Sepeda Motor, DKI Tambah Bus Transjakarta Koridor I)

Namun agar adil, kembali dia menegaskan penerapan kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan pembatasan mobil.

"Karena dari sisi pemakaian space, memang kesannya kurang adil jika hanya membatasi motor. Karena mobil kan menggunakan space lebih banyak dibanding motor per unitnya," kata Yoga.