Wujudkan Kelurahan Sadar Hukum, Djarot Terima Penghargaan Kemenkumham

Pada 2017, ada 29 kelurahan di DKI Jakarta yang diresmikan Yasonna menjadi kelurahan sadar hukum.

"Memang saudara dapat ini dari hasil indikator yang dibuat Kemenkumham, tetapi persoalan yang terbesar adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," ujar Yasonna, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (9/10/2017).

(baca: Djarot Harap Mal Pelayanan Publik Percepat Proses Perizinan Warga)

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk meraih kelurahan sadar hukum. Beberapa di antaranya yakni pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan minimal 90 persen, tidak ada perkawinan di bawah umur sesuai aturan perundang-undangan, angka kriminalitas dan kasus narkoba yang rendah, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lainnya yang dapat ditetapkan masing-masing daerah.

"Ada indikatornya, misalnya tingkat berapa jumlah kriminalitas, tingkat perceraian, masih data statistik, ada aspek regulasinya," kata Yasonna.

Selain indikator tersebut, Yasonna berpesan kepada Djarot dan jajarannya untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat di setiap kelurahan. Dia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa terus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Ibu Kota.

Adapun ke-29 kelurahan yang diresmikan menjadi kelurahan sadar hukum pada 2017 yakni Kemayoran, Harapan Mulia, Gondangdia, Duri Pulo, Kebon Melati, Mangga Dua Selatan, Kampung Rawa (Jakarta Pusat); Pluit, Lagoa, Cilincing (Jakarta Utara); Kamal, Kedaung Kaliangke, Kelapa Dua, Palmerah, Pinangsia, Srengseng, Tanjung Duren Selatan, Tambora (Jakarta Barat).

Kemudian Kelurahan Rawajati, Pengadegan, Kebon Baru, Manggarai Selatan, Cilandak Barat (Jakarta Selatan); serta Kelurahan Munjul, Bambu Apus, Pondok Bambu, Malaka Sari, Pisangan Baru, dan Palmeriam (Jakarta Timur).

Hingga 2017, sudah ada 151 kelurahan yang telah meraih penghargaan Anubhawa Sasana dan diresmikan sebagai kelurahan sadar hukum.