Menanti Anies-Sandi Bawa 5 BUMD DKI Mencatatkan Saham di BEI

Di BEI, Sandi mengutarakan keinginannya membawa perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) mencatatkan sahamnya di BEI. Sandi mengatakan, dalam kurun waktu satu tahun, pihaknya ingin membawa satu perusahaan BUMD mencatatkan sahamnya dengan mekanisme pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO).

Tujuannya agar kinerja BUMD mengalami peningkatan dengan ditopang permodalan.

"Kami akan membawa paling tidak satu BUMD per tahun selama kepemimpinan Anies-Sandi. Jadi, ada lima BUMD yang akan kami targetkan untuk IPO pada 2017-2022. Harapannya bisa membantu meningkatkan kinerja BUMD dan mendorong mereka mengakses pasar modal," katanya.

Saat ini ada 26 perusahaan BUMD milik Pemprov DKI. Karena status kepemilikan BUMD yang 100 persen punya Pemprov DKI, Anies-Sandi terlebih dahulu harus meminta izin DPRD sebelum melantai di bursa saham.

"Kalau misalnya diperlukan izin DPRD kami akan meminta izin dari DPRD. Kami pastikan harus ada secara ketentuan. Itu akan menjadi pembahasan kami," ucapnya.

Meski demikian, Sandi belum menyebutkan perusahaan BUMD apa yang dirasa paling siap melakukan IPO pada 2018 ini.

Meski didorong menjadi perusahaan publik, Sandi menginginkan perusahaan BUMD yang melakukan IPO porsi kepemilikan sahamnya tetap mayoritas milik Pemprov DKI. Dengan demikian, setiap aksi korporasi Pemprov DKI bisa mengambil peranan yang lebih besar serta mengambil keputusan strategis dan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan.

"Kami tentunya lihat yang mana agent of development, di situ Pemprov DKI harus tetap mayoritas," ujarnya.

Saat ini, baru ada dua perusahaan BUMD yang tercatat di BEI, yakni PT Delta Djakarta Tbk dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Namun, Pemprov DKI bukan pemegang saham mayoritas di dua BUMD tersebut.

"Di Delta Djakarta kami di bawah 50 persen (porsi kepemilikan saham), di Pembangunan Jaya juga di bawah 50 persen. Jadi, kami akan dorong terus (BUMD mencatatkan saham di BEI)," katanya.