Penerapan ERP di Jakarta, Polisi Siapkan Tilang Lewat Kamera CCTV

"Ada kamera nanti, yang lewat yang tidak bayar akan kena tilang," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, Senin (12/2/2018).

Halim mengatakan, kamera itu termasuk dalam teknologi ERP yang sedang dilelang oleh Pemprov DKI Jakarta kini. Sistem pembayaran ERP nantinya menggunakan OBU (on board unit).

"Jadi nanti akan ada alat di setiap dashboard kendaraan, jadi lihat situasi kepadatan. Semakin padat semakin mahal harganya," ujar Halim.

Selain menanti lelang ERP, kata Halim,menunggu landasan hukum yang sesuai untuk penerapan ERP.

Dalam Pergub pengendalian lalu lintas, jalan berbayar hanya berlaku bagi kendaraan roda empat. Hal ini menyebabkan motor tidak bisa melintas.

"Itu konsep dari Gubernur," ujar Halim.

Proyek ERP sendiri sudah bertahun-tahun didengungkan. Ketika Joko Widodo menjabat gubernur, program ini dipercaya menjadi solusi mengentaskan kemacetan Jakarta.

Pada pertengahan 2014, sudah ada dua perusahaan yang melakukan uji coba, yakni Kapsch dari Swedia dan Q-free dari Norwegia.

Pada masa Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, pergub ERP direvisi. Revisi dilakukan karena ada kritik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjanjikan sistem jalan berbayar ini diterapkan pada 2019.

Pemenang lelang akan diumumkan pada Oktober 2018. Kemudian, pemenang tender bisa memulai membangun proyek itu di sepanjang Jalan Sudirman-Jalan Medan Merdeka Barat. Rencananya, ERP tidak hanya bisa mendeteksi pelat mobil, ERP juga bisa mendeteksi pelat motor.