Soal Reklamasi yang Dianggap Tidak Ada di RPJMD...

Dia mengklaim dengan bukti bahwa kebijakan reklamasi tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 yang sedang dalam tahap pengesahan bersama DPRD. RPJMD akan menjadi acuan kebijakan dan anggaran Anies-Sandi selama lima tahun ke depan.

"Kalau RPJMD kan menjelaskan apa yang akan kami kerjakan. Jadi dari situ Anda bisa lihat jelas apa yang kami kerjakan tidak menyebutkan soal reklamasi. Artinya bahwa itu bukan dari rencana kami," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/4/2018).

Anies menambahkan, pulau reklamasi yang terlanjur dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, dia tak menjelaskan secara rinci akan digunakan untuk apa pulau-pulau tersebut.

Tak ada kalimat yang menyatakan reklamasi akan dihentikan atau dibatalkan. Pemprov DKI Jakarta disebut akan menyiapkan manajemen pengelolaan pesisir agar lingkungannya lebih berkualitas dan warga lebih sejahtera dan maju.

"Pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta, termasuk di dalamnya soal reklamasi, diletakkan dalam kerangka pengembangan tata ruang dan zonasi pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah administratif Pemprov DKI Jakarta. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah tumbuh kembangnya kesejahteraan warga, kemajuan kota, kelestarian lingkungan hidup dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik," demikian tertuang dalam draf RPJMD.

Soal reklamasi, RPJMD lebih lanjut menyatakan akan dilakukan upaya untuk mengetahui kondisi Teluk Jakarta setelah adanya kegiatan rekiamasi, yang telah dilaksanakan pada Pulau C, D, G, dan K.

Kajian atau audit yang dilakukan terkait kualitas air laut dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove; kondisi dan pengaruh hidrodinamika laut dalam flushing limbah, sampah maupun sedimen yang masuk ke teluk; kondisi kimia dan biologi lapisan tanah di dasar Teluk Jakarta pada tiap-tiap kedalaman tertentu serta perkiraan resiko subsiden di Teluk Jakarta; kondisi fishing ground; tren penurunan muka air tanah; dan tren penuruna muka tanah.

"Hasil pemetaan/audit lingkungan ini akan menjadi dasar dari perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang pulau reklamasi serta menjadi dasar penyusunan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan penetapan Peraturan Daerahnya," seperti tercantum dalam draf RPJMD.

Tanggapan DPRD

Tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni Nasdem, PDI-P, dan PPP menggarisbawahi landasan hukum terhadap kebijakan reklamasi dalam RPJMD ini. Nasdem menyarankan agar Peraturan Daerah yang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Pantai Utara Jakarta dapat menjadi perhatian untuk segera diselesaikan.

"Agar landasan dalam penataan kawasan pantai utara Jakarta dan Pulau-Pulau kecil serta pemanfaatan strategisnya dapat segera memiliki landasan hukum," seperti dibacakan anggota Fraksi Nasdem Bestari Barus dalam rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi 2 April 2018 lalu.

Kemudian PDI-P, menyatakan sependapat dengan kebijakan reklamasi yang tertuang dalam RPJMD, sehingga payung hukum menjadi fokus Anies-Sandi dalam menata pesisir Jakarta.

"Audit perencanaan reklamasi audit lingkungan reklamasi, dan penataan kembali reklamasi memang penting termasuk payung hukumnya," kata anggota Fraksi PDI-P William Yani.

Adapun PPP dengan jelas menyatakan mendukung Anies-Sandi menghentikan reklamasi meskipun dalam RPJMD tak ada frase "menghentikan" atau "membatalkan" reklamasi.

"Oleh karena itu Fraksi PPP sangat mendukung pernyataan saudara Gubernur yang tertuang dalam RPJMD ini untuk menghentikan proyek pembangunan reklamasi, sebagai bentuk pelaksanaan janji seorang pemimpin pada rakyatnya," ucap anggota Fraksi PPP Maman Firmansyah.