Sandiaga Bilang Pemprov DKI Harus Terlibat Proyek Tol Dalam Kota

"Saya berikan suatu pengertian ya, saya pengalaman membangun jalan tol. Bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak bisa kerja sendiri tapi harus melibatkan begitu banyak sinergi dari berbagai sektor," ujar Sandiaga di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (14/7/2018).

"Dan salah satu yang paling harus terlibat adalah dari wilayah DKI. Itu dibangun di wilayah DKI, di atas jalan DKI, jadi DKI pasti akan harus terlibat," tambah dia.

Sandiaga mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memberi konsesi jalan tol kepada PT Jakarta Toll Road Development. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha dari salah satu BUMD DKI yaitu PT Pembangunan Jaya.

"Jadi semuanya bersinggungan dan kita harus pastikan apa yang diinginkan bahwa ini tidak menambah kemacetan," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengatakan hal yang harus dipastikan saat ini adalah penyediaan jalur bus transjakarta di jalan tol tersebut. Selain itu jalan tol juga akan menjadi titik integrasi antar moda transportasi.

"Memang ke depan kita harus pastikan jalur yang didedikasikan untuk bus transjakarta dan transportasi publik itu betul-betul terealisasi. Dan interkoneksinya dengan MRT (mass rapid transit), LRT (light rail transit) itu juga bisa diwujudkan," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk keluar dari proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota sepanjang 69,77 kilometer.

Direktur Rujak Center for Urban Study Elisa Sutanudjaja mengatakan, pembangunan 6 ruas jalan tol tersebut tidak akan berpengaruh untuk mengurangi kemacetan, tetapi justru menambah kemacetan baru di Jakarta.

"Kalau ada jalan yang lebih banyak, pasti ada kendaaraan yang mengalir dan akhirnya macet-macet juga. Saya sebagai warga DKI memerintahkan gubernur untuk memerintahkan BUMD-nya tidak teribat dalam 6 ruas jalan tol itu," ujar Elisa.