Diterimanya LKPJ 2017 dan Pembahasan yang Dicap Politis oleh Anies-Sandiaga...

Termasuk rapat terkait Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 yang berlangsung bulan ini.

LKPJ ini menjadi penting untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018.

Uang sisa atau sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2017 akan digunakan untuk APBD-P itu.

Silpa tersebut baru bisa terlihat jumlahnya setelah LKPJ diterima atau disetujui DPRD DKI Jakarta.

Masalahnya, selama beberapa kali, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak mau menerimanya.

Alasannya silpa dari tahun anggaran lalu begitu besar sampai Rp 13,1 triliun. Jumlahnya hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Setelah dua kali rapat, akhirnya Prasetio menerima LKPJ itu, Senin (23/7/2018).

"Dengan mengucap bismillah, LKPJ ini saya terima," ujar Prasetio, sambil mengetuk palu sidang di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin.

Catatan-catatan

Meski diterima, Prasetio mengatakan banyak catatan-catatan atas LKPJ tahun ini.

Pertama adalah terkait realisasi serapan anggaran di masing-masing dinas yang dinilai masih rendah.

Sisa anggaran paling besar ada pada bidang infrastruktur yaitu sampai Rp 5 triliun.

Selain itu, ada juga sisa anggaran yang terjadi karena gagal lelang 41 kegiatan dengan nilai total Rp 50 miliar.

Meski demikian, Prasetio tetap menilai ini karena perencanaan yang kurang baik.

Prasetio pun menyoroti banyaknya kepala SKPD yang kini berstatus pelaksana tugas. Dia mengatakan, hal ini membatasi kewenangan kepala SKPD.

Prasetio khawatir ini akan berakibat pada rendahnya penyerapan di tahun 2018.

"Saya minta Pak Gubernur segera tetapkan kepala dinas atau badan secara definitif. Sekarang ini banyak PLT, mereka, kan, tidak bisa tanda tangan kontrak. Pertanggungjawabannya bagaimana?" Kata Prasetio.

Dinilai politis

Sebelum LKPJ diterima, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sempat menilai proses pembahasannya jadi politis.

"Saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis, sebenarnya ini menjadi proses yang teknokratis," ujar Anies.

Anies mengatakan, silpa tahun 2017 memang tinggi karena ada target pendapatan yang meningkat.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.

Namun, dalam rapat Senin kemarin, hal itu dibantah Prasetio.

Politisi PDI-P itu menunjukkan bahwa bukan hanya dia yang mengkritisi tingginya silpa, melainkan semua anggota Dewan termasuk yang berasal dari partai pendukung Anies-Sandiaga.

Pihak eksekutif sebelumnya menjelaskan bahwa lelang gagal katena ternyata pemenangnya tidak kredibel.

"Ini sudah menang (lelang), tetapi, kok, enggak bisa dijalankan karena ternyata enggak ada alamat perusahaan dan lain-lain. Harusnya dicek sebelum ikut itu. Jadi enggak ada gagal lelang," ujar Suhaimi.

"Bukan politis juga loh, kami mengoreksi karena kami fungsinya mengawasi. Kalau bapak-bapak enggak benar juga teman-teman Dewan pasti akan teriak. Siapa pun dia walaupun dari partai pendukung," ujar Prasetio.