Kondisi Gedung Mitra Praja Milik DKI di Sunter, Lift Mati dan Toilet Rusak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi Gedung Mitra Praja yang beralamat di kawasan Sunter, Jakarta Utara, pada Kamis (2/8/2018), tampak tidak terawat.

Pantauan Kompas.com di lokasi, toilet yang berada di lantai 1 gedung itu tampak mengenaskan.

Tiga unit urinoir di sana tidak bisa digunakan. Tulisan "Maaf Bocor Semua" ditempel di atas tiga urinoir itu.

Alhasil, pengunjung hanya bisa mengunakan satu bilik toilet yang ada di sana. Toilet itu juga tidak dilengkapi wastafel, melainkan hanya dua keran yang tersambung dengan pipa.

Di samping itu, pengunjung dan pegawai yang bekerja di sana mesti menggunakan tangga untuk mencapai lantai atas. Sebab, tiga lift yang tersedia tidak dapat digunakan.

"Ngeri kalau mau pakai liftnya. Bisa jalan sih, tapi enggak ada yang berani pakai, karena rusak terus dimatiin semua," kata Sarippudin, seorang pegawai.

Sarippudin menyatakan, kondisi bangunan yang rusak sudah berlangsung sejak satu tahun terakhir. Ia mendengar, gedung itu akan segera direhabilitasi.

"Sudah lama sih, hampir setahun dan belum ada perbaikan. Katanya sih tahun ini mau diperbaiki, pelan-pelan lah," kata dia.

Namun, ia menyebut kondisi tersebut hanya terjadi di beberapa bagian. "Ya kalau yang di atas masih agak mendingan lah, karena banyak yang pakai," ujar dia.

Rifki, pegawai lain yang juga bekerja di Gedung Mitra Praja punya keluhan yang sama. Ia menyebut, setiap hari harus menggunakan tangga menuju kantornya yang berada di lantai 4.

"Keluhannya ya lift-nya mati, jadi saya harus naik turun tangga setiap hari. Beruntung sih enggak ada yang hamil atau lansia di tempat saya," kata dia.

Ia juga mengeluhkan kondisi kamar mandi yang menurutnya jauh dari layak. Ia mengatakan, banyak bagian dari kamar mandi yang perlu diperbaiki.

"Kamar mandinya juga banyak yang perlu diperbaiki kayak klosetnya dan wastafelnya. Sejak saya masuk sini tahun 2017, kondisinya masih gini-gini saja," kata dia.

Kondisi tersebut menjadi ironi karena Gedung Mitra Praja dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apalagi, bangunan enam lantai tersebut menjadi kantor bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, BNN Jakarta Utara, KPU Kepulauan Seribu, dan BKSP Jabodetabekjur.