Refly Harun Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pemalsuan Surat

Laporan tersebut dibuat di Polda Metro Jaya pada Selasa (14/8/2018), dengan laporan polisi nomor LP/4318/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum.

"Itu diduga memalsukan surat sebagai salah satu bukti dalam persidangan di MK (Mahkamah Konstitusi) tanggal 2 Agustus minggu lalu dalam sengketa Pilkada Kabupaten Puncak di Papua," ujar Pieter ketika ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2018).

Dalam hal ini, lanjut dia, Refli bertindak sebagai kuasa hukum sebuah lembaga masyarakat adat di Papua yang menggugat hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Puncak.

Ia mengatakan, pihak Refli mengklaim telah terdaftar sebagai tim pemantau Pilkada Kabupaten Puncak dan sudah terdaftar di KPU Puncak.

"Jadi mereka ingin membuktikan bahwa mereka telah mengajukan permohonan dengan ada tanda terima dan stempel dari ketua (KPU), tetapi ketua (KPU Puncak) menolak bahwa belum pernah ada surat pengajuan sebagai pemantau di Kabupaten Puncak," kata Pieter.

Akibat dugaan pemalsuan surat ini, gugatan tersebut dimenangkan pihak KPU Puncak.

"Iya gugur (gugatan pihak Refli Harun), kan, sudah dibuktikan bahwa surat itu palsu buktinya kami (KPU Puncak) menang. Makanya saya lapor polisi. Sudah ada putusan bahwa mereka kalah, makanya saya lapor pidana," ujar dia. 

Dihubungi terpisah, Refly enggan banyak berkomentar mengenai hal ini. 

"Saya akan pelajari secara serius dan sungguh-sungguh laporan itu. Kalau mereka sengaja mau mencemarkan nama baik saya, akan saya tuntut balik mereka," ujar Refly.