Pendamping Rapat RW yang Terima Uang Transpor Akan Bantu "Input" Usulan

"Mereka terjun rembuk RW, bantu pak RW mengambil keputusan," kata Agus di Balai Kota, Selasa (28/8/2018).

Menurut Agus, usulan baik pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik, biasanya dibahas di rapat RW, kemudian dimasukkan ke sistem e-musrenbang. Proses itu berlanjut ke musrenbang kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi. Usulan-usulan yang dimasukkan ke sistem akan disurvei langsung.

Di sistem e-musrenbang, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait harus merespon usulan yang dimasukkan tiap wilayah. Responnya bisa ditolak karena mustahil dikerjakan, atau diterima untuk kemudian dimasukkan dalam rencana kerja (renja) SKPD.

"(Saat input) banyak kegiatan duplikasi. Di tingkat RW sudah diinput, diinput lagi. Ada yang sudah dianggarkan di SKPD tapi enggak tahu," kata Agus.

Ketika Bappeda memberikan pendamping di 17 kelurahan percontohan di DKI pada 2018 ini, usulan yang diinput, kata Agus, lebih berkualitas dan lebih rapi.

"Serapan lebih bagus, diinput lebih bersih jadi kegiatan yang duplikasi, kegiatan yang memang bukan kewenangan kita jangan diusulkan ketika mengambil keputusan," ujar dia.

Uang transpor diberikan kepada pendamping karena mereka akan menangani beberapa RW. Rencananya ada 5 pendamping tiap kelurahan, dan tiap rapat ada 2 pendamping yang bekerja.

"Rembuk RW kadang malam, kemudian mobilitasnya tinggi mesti mendampingi. Kami berikan uang transpor," kata Agus.