DPRD Sebut Pemkot Jaktim Tak Sosialisasikan Rencana Penggusuran di Cakung Cilincing

Hal itu yang membuat warga akhirnya berdemo di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (5/9/2018) lalu.

"Enggak pernah ketemu, enggak pernah bicara dengan warga, sepihak sosialisasinya, cuma nyebarin surat harus pindah, persiapannya sekian minggu, tapi enggak pernah melakukan dialog," kata Syarif, Jumat.

Syarif menyayangkan sikap Pemkot Jakarta Timur dan jajarannya. Dia menyampaikan, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara represif.

Syarif menuturkan, Komisi A DPRD DKI akan segera memanggil kedua pihak untuk mediasi sehingga ada dialog di antara mereka. Pemanggilan kedua pihak rencananya dilakukan setelah rapat badan anggaran selesai.

"Komisi A akan memanggil lagi supaya mereka bersepakat untuk berunding dulu, bernegosiasi, supaya saran warga bahwa ada trase alternatif, didengar dan dilaksanain," ucap Syarif.

Sejumlah warga Jalan Cakung Cilincing berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepati janji kampanyenya untuk tidak melakukan penggusuran.

"Warga Jalan Cacing (Cakung Cilincing) menolak penggusuran dan menolak rusun. Kami berharap tuntutan kami dipenuhi sesuai dengan janji Pak Gubernur," ujar Ketua Aliansi Madura Bersatu, Ahmad, saat berorasi.

Sekretaris Kota Jakarta Timur Usmayadi mengatakan, bangunan-bangunan di Jalan Cakung Cilincing akan digusur untuk proyek normalisasi saluran.
mencegah banjir di wilayah permukiman di Cakung Barat.

"(Untuk) normalisasi saluran, itu banjir di wilayah sebelahnya, di permukiman," ujar Usmayadi,  Rabu malam.

Ada 122 bangunan yang harus dibongkar untuk melancarkan normalisasi saluran di sana. Bangunan-bangunan itu dijadikan tempat usaha, tempat tinggal, dan kontrakan.

Pemkot Jakarta Timur sudah melayangkan surat peringatan kedua (SP2) agar warga mengosongkan bangunan sebelum pemerintah melakukan penggusuran paksa.