Bestari Sarankan Pemprov DKI Hapus Program OK OCE, jika...

"Kalau tahun depan tidak juga menyertakan alokasi untuk permodalan, saya berpegang teguh bahwa ini harus dihapus saja program ini," ujar Bestari, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Menurut Bestari, bantuan permodalan diperlukan mengingat para peserta OK OCE juga harus mengeluarkan ongkos sendiri saat mengikuti pelatihan di kantor-kantor kecamatan.

Bestari pernah meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan modal minimal Rp 5 miliar untuk program OK OCE di setiap kecamatan dalam rapat paripurna mengenai raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Namun, Pemprov DKI tidak merealisasikan permintaan Fraksi Partai Nasdem itu.

"Waktu saya bacakan pandangan umum fraksi, saya minta satu kecamatan itu dialokasikan Rp 5 miliar untuk diakses permodalan setelah mereka lulus dari pelatihan, (totalnya) sekitar Rp 220 miliar. Kan dia jawab iya, iya, iya, tetapi enggak dijalanin," kata Bestari.

Selain itu, Bestari juga meminta pelaksanaan program OK OCE ditunda sampai ada kajian komprehensif.

Bestari berkaca pada pelaksanaan program OK OCE tahun ini.

Hingga sisa empat bulan terakhir di tahun 2018, baru sedikit peserta yang memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) atau surat keterangan usaha (SKU).

Begitu pula dengan peserta yang mendapat pinjaman modal usaha, jumlahnya baru 150-an orang.

"Di-postpone sampai masa waktu tertentu sampai kajiannya komprehensif dan di-launching dengan baik, tidak terburu-buru, untuk kemudian ujung daripada selesainya mereka dilatih itu permodalan," ucapnya.

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta pernah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur non-aktif DKI Sandiaga Uno memberikan modal minimal Rp 5 miliar untuk program OK OCE di setiap kecamatan pada April lalu.

Namun, Anies menyebut Pemprov DKI tak bisa memberikan pinjaman modal tersebut. Pemprov DKI hanya memfasilitasi pelatihan yang dapat mempermudah peserta OK OCE meminjam modal usaha.

Sandiaga saat itu juga menyebut institusi keuangan atau lembaga pembiayaan lebih mumpuni memberikan pinjaman modal bagi peserta OK OCE dibandingkan Pemprov DKI.