Bawaslu Proses Laporan terhadap KPU DKI selama Taufik Tak Mencabutnya

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Puadi mengatakan, pihaknya baru bisa menghentikan proses tersebut bila Taufik mencabut laporannya.

"Sampai saat ini Pak Taufik belum mencabut (laporannya) walaupun mereka sudah disurati oleh KPU terkait memenuhi syarat tindak lanjut putusan Mahkamah Agung," kata Puadi di kantornya, Jumat (21/9/2018).

Puadi menyarankan agar Taufik memutuskan untuk mencabut laporan itu atau tidak dalam 14 hari kerja sejak laporan diregistrasi pada Senin (17/9/2018) lalu.

Sebab, laporan tersebut bisa saja telah memasuki proses penyidikan di ranah kepolisian bila waktu 14 hari kerja tersebut telah berlalu.

"Jangan sampai lewat dari 14 hari ini. Kekuatan sampai kita mengeluarkan status pelaporan ini kan 14 hari waktunya, jadi sebelum 14 hari itu sudah harus ada jawaban," kata Puadi.

Sementara itu, Taufik mengaku tengah mempertimbangkan pencabutan laporan tersebut setelah pencalonannya diloloskan KPU DKI Jakarta berdasarkan putusan MA.

"Demi (kepentingan) yang lebih besar, kepentingan bangsa negara, kepentingan pemilihan umum lancar, ya saya pertimbangannya akan saya cabut," kata Taufik, Jumat.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, saat itu KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut dengan alasan menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Adapun kini KPU DKI Jakarta telah meloloskan nama Taufik sebagai calon legislatif setelah Mahkamah Agung mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang menjegal pencalonan Taufik.