JEDI atau Pengerukan Kali yang Dulu Mandek Kini Diperjuangkan Lagi

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan pinjaman Bank Dunia untuk melanjutkan proyek penanganan banjir di Ibu Kota itu.

"Sementara ini yang kami perjuangkan itu JEDI dulu, dana dari Bank Dunia kami masih nunggu, kalau cair kami langsung lelang untuk pengerjaan," kata Bambang di Jakarta Timur, Jumat (21/9/2018) lalu.

Bambang mengatakan pihaknya masih menunggu Bank Dunia mencabut Surat Tidak Adanya Keberatan (no objection letter) yang selama ini menghambat pinjaman cair. Pinjaman yang rencananya akan diajukan ke Bank Dunia pada tahap pertama senilai Rp 100 miliar.

"Untuk tahap pertama kami pengadaan pompa berkapasitas 50 meter kubik sebanyak empat buah di Kali Sentiong kemudian perbaikan turap-turap," kata Bambang.

Menurut Bambang, Kali Sentiong rawan meluapkan air ke permukiman warga di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Banjir dikhawatirkan terjadi di musim hujan ketika laut pasang.

"Ketika high tide, air dari muara itu diam di tengah kota, ini perlu pompa," ujar dia.

Dana JEDI yang menurut Bambang diprioritaskan untuk Ciliwung, kemungkinan tidak akan digunakan untuk menormalisasi DAS di Jakarta Selatan. Soalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan membebaskan lahan.

"Dana JEDI kan utama di Ciliwung, Sentiong, tapi normalisasi Ciliwung selain masalah lahan kan sodetan untuk ke Kanal Banjir Timur (KBT) juga masih terkendala gugatan warga Bidara Cina," kata Bambang.

JEDI diinisiasi pascabanjir besar yang melanda Jakarta tahun 2007. JEDI bertujuan merehabilitasi kondisi sungai di Jakarta yang menjadi pengendali banjir, di antaranya normalisasi dan pengerukan 13 sungai yang melintasi Jakarta.

Rencananya, Bank Dunia akan memberi pinjaman lunak senilai Rp 1,5 triliun. Dana itu akan dikelola sebagian oleh Pemprov DKI Jakarta, dan sebagian lagi oleh Kementerian PUPR.

Realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam 7 paket pengerjaan. Pencairan dana pinjaman sempat tertunda selama tiga tahun karena birokrasi. Di lapangan, pengerjaan normalisasi terkendala okupasi bantaran sungai oleh warga.