Instruksi Gubernur DKI Antisipasi Banjir di Musim Hujan...

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan drainase.

"Pertama adalah mempercepat pembangunan drainase, kemudian pengerukan, dan saluran-saluran air," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).

Anies mengatakan, drainase vertikal untuk menyerap air hujan akan dibangun di gang-gang permukiman padat penduduk hingga perkantoran.

Warga dan kantor-kantor yang membangun drainase vertikal akan diberi insentif.

"Tapi ini tidak dilakukan di tempat-tempat yang memang tanahnya sudah tidak bisa lagi menyerap air. Di tempat yang tanahnya sudah tidak bisa lagi menyerap air, yang dilakukan adalah pemompaan," kata dia.

Siagakan pompa air

Instruksi lainnya adalah menyiagakan pompa air di titik-titik rawan banjir dan genangan.

Menurut Anies, kondisi pompa air yang dimiliki Pemprov DKI berfungsi dengan baik.

"Kedua adalah menyiagakan pompa-pompa air pada titik-titik yang rawan banjir karena sifatnya genangan atau lebih rendah, ada lebih dari 450 pompa," ucapnya.

Siapkan rekayasa lalu lintas

Anies juga menginstruksikan rekayasa lalu lintas di lokasi rawan banjir.

Menurut Anies, masih ada lebih dari 30 titik rawan banjir di Jakarta.

Namun, tidak ada antisipasi rekayasa lalu lintas yang disiapkan sehingga masyarakat terdampak banjir dan genangan.

"Kami melakukan rekayasa lalu lintas di tempat-tempat yang rawan pada banjir," kata Anies.

Simulasi tanggap banjir

Pemprov DKI Jakarta juga akan menggiatkan sosialisasi di pemukiman warga yang berpotensi banjir pada musim hujan ini.

Salah satunya untuk meningkatkan kesiagaan warga.

"Kami akan melakukan simulasi tanggap banjir, mulai dari simulasi rekayasa lalu lintas sampai simulasi evakuasi dini bagi warga yang tinggal di tempat-tempat yang rawan banjir," ujar Anies.

Kesiapan logistik

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah membicarakan kesiapan logistik saat terjadinya banjir, contohnya air bersih dan sanitasi.

"Kemudian memastikan bahwa mekanisme penyaluran bantuan di berbagai tempat itu berlangsung dengan cepat dan tepat sasaran," tutur Anies.

Siagakan 1.400 relawan pelapor banjir

Hal lain yang dilakukan Pemprov DKI yakni menyiagakan 1.400 relawan yang sudah terverifikasi untuk melaporkan titik banjir dan menginformasikan peringatan dini.

Menurut Anies, Pemprov DKI selama ini menerima laporan banjir dan harus memverifikasinya lagi. Sebab, laporan yang masuk belum diketahui validitasnya.

"Tidak bisa lagi ke depan kami menerima laporan secara random dari pihak-pihak yang tidak terverifikasi. Karena itu, mulai sekarang kami sudah memiliki 1.400 orang yang terverifikasi di seluruh wilayah Jakarta, yang ketika dia mengirimkan laporan, maka laporan itu tidak perlu kami cek ulang lagi," kata Anies.

Dia menyampaikan, 1.400 relawan itu merupakan ketua RT, ketua RW, lembaga musyawarah kelurahan (LMK), dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).

Mereka diseleksi Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta.

Ribuan relawan itu sudah memiliki pengetahuan soal cara menyampaikan laporan dengan akurat. Dengan demikian, Pemprov DKI bisa merespons laporan itu lebih cepat.