Banyak Laporan Banjir Tak Terverifikasi, Pemprov DKI Rekrut 1.400 Relawan

Namun, laporan itu belum dipastikan kebenarannya sehingga UPT Jakarta Smart City harus memverifikasi laporan tersebut.

Hal itu memperlambat Pemprov DKI menindaklanjuti laporan banjir.

"Selama ini, kami menerima laporan banjir itu harus kami verifikasi. Ini problem tersendiri, karena bagaimana mungkin kami menerima laporan, kami tidak tahu validitas laporannya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).

Anies menyampaikan, Pemprov DKI tidak bisa lagi menerima laporan banjir secara random dari pihak-pihak yang tidak terverifikasi.

Oleh karena itu, Pemprov DKI merekrut 1.400 relawan yang sudah diseleksi dan diverifikasi Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta untuk melaporkan titik-titik banjir.

Mereka dari ketua RT, ketua RW, lembaga musyawarah kelurahan (LMK), dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).

"Mulai sekarang kami sudah memiliki 1.400 orang yang terverifikasi di seluruh wilayah Jakarta," kata Anies.

Anies menyebut, 1.400 relawan itu memiliki pengetahuan soal cara menyampaikan laporan titik banjir dengan akurat.

Para relawan itu juga akan melakukan monitoring antisipasi banjir dan memberikan peringatan dini ketika banjir datang.

Dengan demikian, Anies menyebut Pemprov DKI bisa menindaklanjuti laporan itu lebih cepat.

"Ketika dia mengirimkan laporan, maka laporan itu tidak perlu kami cek ulang lagi. Dia sudah memiliki pengetahuan informasi cara menyampaikan yang akurat sehingga kami bisa merespons lebih cepat," ucapnya.