Fraksi Nasdem dan Demokrat-PAN Sebut Kartu Lansia Jakarta Bermasalah

"Berdasarkan aspirasi warga masyarakat DKI Jakarta kepada Fraksi Nasdem, masih ditemukan tidak konsistennya realisasi program Pemprov DKI," kata Anggota Fraksi Nasdem Abdul Aziz Muslim.

Fraksi Nasdem menyebut, pengurusan pemutakhiran basis data terpadu (BDT) di setiap kelurahan masih sulit dilakukan masyarakat. Fraksi Nasdem meminta Gubernur mengevaluasi program KLJ.

"Fraksi Nasdem mendorong Gubernur dapat menggerakkan perangkat daerah yang terdapat di kelurahan dan juga Dinas Sosial agar dapat melakukan sosialisasi secara masif dan merata di seluruh kota," ujar Abdul Aziz.

Keluhan yang sama disampaikan Fraksi Partai Demokrat-PAN. Mereka menyayangkan program itu bermasalah.

"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami yakni terkait permasalahan data penerima bantuan tersebut yang harus berasal dari data BDT," kata Neneng Hasanah dari Partai Demokrat.

Berdasarkan temuan Fraksi Partai Demokrat-PAN di lapangan, banyak warga lansia yang berhak mendapat bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima KLJ.

Fraksi Partai Demokrat-PAN mengusulkan kepada Anies merevisi aturan soal KLJ agar penerimanya tak perlu terdaftar di BDT. Warga lansia yang tidak terdaftar diharapkan bisa tetap menerima bantuan dengan rekomendasi perangkat RT/RW di wilayahnya seperti halnya pendistribusian Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Anggaran untuk KLJ yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat-PAN pada 2019 sebesar Rp 704,8 miliar.