Menagih Serapan Anggaran yang Lebih Baik dari Gubernur DKI...

Serapan anggaran yang rendah sepanjang tahun ini dan baru bergerak di pengujung akhir tahun dianggap tak sesuai dengan yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di awal masa kepemimpinannya.

"Hal ini tidak sejalan dengan semangat Pemprov DKI yang berjanji meningkatkan penyerapan anggaran," kata anggota Fraksi PKB Abdul Azis dalam rapat paripurna bersama Gubernur DKI, Kamis (29/11/2018).

Padahal, menurut Fraksi PKB, banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta. Dalam situs publik.bappedadki.net termuat serapan anggaran Pemprov DKI baru 61 persen per 30 November 2018. Realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung sebesar Rp 45,8 triliun dari total alokasi Rp 75 triliun.

Tak hanya Fraksi PKB, dua fraksi pendukung Anies, yakni Partai Gerindra dan PKS, juga malah menyampaikan kritikan tajam. Gerindra menilai rendahnya serapan ini disebabkan banyaknya kegagalan lelang.

Gagal lelang dan kualifikasi syarat lelang yang tidak bisa dipenuhi membuat serapan anggaran terganggu. Gerindra menilai Anies perlu melakukan audit.

"Kami berharap Saudara Gubernur beserta jajarannya melakukan audit serta monev kinerja para pimpinan SKPD dan UKPD dalam memacu pergerakan penyerapan anggaran yang signifikan," kata Dwi Ratna mewakili Fraksi Gerindra.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai rendahnya serapan disebabkan perencanaan di awal yang sudah salah.

"Fraksi PKS mengingatkan perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang besar maupun pelaksanaan program-program yang memerlukan alokasi anggaran yang besar," kata anggota Fraksi PKS, Achmad Yani.

Yani menyebut sejumlah kegitan yang gagal dikerjakan antara lain pembebasan lahan dan pembangunan rumah susun. PKS khawatir buruknya kinerja dapat menimbulkan preseden buruk terhadap Anies.

"Padahal, beberapa program yang baik sebagaimana janji kampanye gubernur sudah sangat dinantikan masyarakat," ujar Achmad.

Minimal sama dengan tahun lalu

Ketika masih berkampanye, Anies pernah mengkritik rendahnya serapan anggaran di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat itu, 28 November 2016, serapan anggaran DKI baru 68 persen.

Anies menganalogikan, bila kondisi itu terjadi di dalam suatu perusahaan, pimpinan perusahaannya akan diganti karena gagal menyelesaikan target 100 persen program.

"Bapak kalau menilai seorang gubernur gampang sekali, Bapak lihat rencana kerjanya apa. Terus bandingkan dengan yang terlaksana," kata Anies kepada warga saat itu.

Kemudian ketika belum lama dilantik, Anies mengatakan bakal mengganti pola belanja dan pembayaran Pemprov DKI sehingga serapan anggaran lebih baik. Ia meyakini bisa membuat serapan lebih baik sebab dulu ketika masih menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan, serapannya tak bermasalah

"Saya mengelola Kemendikbud, (penyerapan anggarannya) 93-94 persen," ujar Anies pada 18 Desember 2018.

Lalu apa kata sang Gubernur kini?

"Pokoknya sekarang biar mereka pada kerja dulu soal serapan. (Evaluasi) itu otomatis di dalam komitmen kerja mereka salah satu komponennya adalah soal kerja," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Anies menargetkan penyerapan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengatakan, evaluasi serapan anggaran selalu dilaksanakan setiap pekan.

"Insya Allah (serapan anggaran) bisa minimal sama dengan tahun lalu. Terus upayanya kami monitoring dari hari ke hari, meeting-nya seminggu sekali. Dari situ kita tahu bahwa kerjanya memang jauh lebih tinggi daripada pembayarannya," ujar Anies.

Anies mengatakan, selama ini belum ada evaluasi terhadap kepala dinas terkait penyerapan anggaran. Dia tak ingin anggaran baru diserap di ujung tahun.

"Rupanya selama bertahun-tahun ini enggak pernah ada evaluasi soal itu. Jadi ketika saya lihat bertahun-tahun, kurva penyerapan itu selalu melonjaknya di ujung (tahun). Itu yang nanti kami akan evaluasi sehingga pekerjaannya bertahap sesuai dengan progres pekerjaan," katanya.