Terungkapnya Pungli oleh Lurah di Depok Saat Mengurus AJB Tanah..

AH diduga melakukan pungutan liar untuk pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah.

“Jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB,” ucap Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto di Polresta Depok, Sabtu (16/2/2019).

Didik mengatakan, peristiwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diselidiki pihak kepolisian.

Dia mengatakan, pada saat dilakukan OTT, polisi menyita barang bukti uang Rp 5 juta, AJB tanah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pungli tersebut.

“Pada saat OTT, oknum ini tengah memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan yang bersangkutan (pelaku) menandatangani saksi di dalam AJB,” ujar Didik.

Didik menjelaskan, pelaku melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 bahwa Pejabat Pembuat Akta (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS) serta saksi biayanya tidak boleh melebihi 1 persen.

"Nah dalam peristiwa ini pelaku AH menarget biaya 3 persen untuk dirinya sendiri. Jadi pelaku ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah,” ucap Didik.

Saat ini, AH tengah ditahan di Mapolresta Depok.

Sekretaris Satgas Saber Pungli Nasional Irjen Pol Widiyanto Poesoeko mengatakan, AH sudah ditahan sejak Jumat (15/2/2019) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Depok.

"Sesuai hasil koordinasi dengan Wakapolres Depok selaku Kepala Unit Pemberantasan Pungli Kota Depok, yang bersangkutan telah ditahan sejak 15 Februari 2019," ucap Widiyanto, Selasa (19/2/2019) kemarin.

Widiyanto mengatakan, AH terancam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pemerasan.

"Itulah bedanya pungutan liar dengan korupsi atau gratifikasi atau suap. Kalau pungli, yang kena hukuman adalah yang meminta uang atau yang memungut uang," tutur Widiyanto.

Tim khusus

AH yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Depok kini tengah dibicarakan pasca penetapannya sebagai tersangka dan ditahan.

Pemerintah Kota Depok membentuk tim khusus terkait Lurah Kalibaru yang tertangkap tangan Tim Saber Pungli Polresta Depok.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Depok Supian Suri, tim khusus ini dibentuk untuk memonitor kasus tersebut.

“Kami menjadi bagian dari tim khusus yang dibuat oleh inspektorat. Timsusnya untuk memonitor kasusnya bagaimana dan apa keputusan dari tim mengenai sanksi yang akan diberikan,” ujar Supian di Balai Kota Depok, Senin (18/2/2019) lalu.

Mengenai hukuman terhadap lurah itu jika terbukti terlibat pungli, Supian menyampaikan bahwa sanksi kepada pegawai negeri sipil yang melakukan kesalahan diputuskan setelah ada kesepakatan antara tim khusus (Inspektorat dan pihak BKPSDM) dan disetujui oleh Wali Kota.

“Yang akan memberikan surat keputusannya akan statusnya seperti apa adalah pihak Inspektorat dan kami menunggu surat keputusannya akan seperti apa,” ucap Supian. 

"Kami sedang menunggu dan memonitor proses hukumnya akan seperti apa nantinya,” kata Supian.