Perombakan Jabatan di DKI Dikeluhkan, Komisi ASN Tunggu Laporan

Ia mempersilakan siapa saja yang memiliki bukti awal adanya jual beli jabatan untuk melapor.

"Saya kira soal jual beli jabatan ini, kalau ada menengarai ada aroma tidak sedap seperti ini jangan hanya gruntelan. Lapor saja ke KASN," kata Waluyo ketika dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Menurut Waluyo, jual beli jabatan seharusnya sudah tidak ada lagi, apalagi di DKI Jakarta. Ia berjanji bakal menindaklanjuti jika ada yang melapor.

Selain soal jual beli jabatan, Waluyo mengatakan pihaknya juga membuka aduan bagi pejabat yang didemosi. Menurut dia, bisa saja demosi yang dilakukan tidak sesuai prosedur.

"Kalau mereka belum ditegur, kami rekomendasikan atasannya ditegur. Kami tunggu pengaduan, kami tindaklanjuti," ujar Waluyo.

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan lurah dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (25/2/2019).

"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," ujar Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Namun, Hasbi tidak mengetahui berapa tarif untuk jabatan lurah tersebut. Selain lurah, Hasbi menyebut ada juga tarif untuk jabatancamat.

"Yang ada isunya (soal tarif) di lurah dan camat," kata dia.

Hasbi menyampaikan, tarif jabatan seharusnya tidak terjadi. Fraksi PKB akan menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membicarakan keluhan tersebut.

Anies merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/2/2019).

Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Sementara administrator atau pejabat eselon III sebanyak 274 orang, dan pengawas atau pejabat eselon IV sebanyak 836 orang.

Anies menyampaikan, perombakan 1.125 pejabat itu sebenarnya sudah melalui proses analisis jabatan yang panjang selama beberapa bulan.

Proses analisis jabatan di Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) juga dilakukan bertahap. Namun, pelantikannya digelar bersamaan untuk menciptakan suasana baru di banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).