Pemkot Bantah Tak Izinkan Operasional Transjakarta Depok-Stasiun MRT Lebak Bulus

“Depok bukan tidak mengizinkan tapi ada beberapa hal yang belum disepakati. Yang ada, Transjakarta belum tuntas diskusinya dengan Depok,” ucap Dadang, saat dikonfirmasi, Jumat (5/4/2019).

Ia menilai, pihaknya telah menyambut baik implementasi transportasi Jabodetabek (jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi).

“Kita menyambut baik kalau transjakarta dapat melalui Depok hanya saja perlu ada yang disepakati terkait Rute transjakarta tersebut,” ujar Dadang.

Dadang mengatakan, usulan tersebut tidak diizinkan lantaran rute tersebut sudah dilewati bus sedang milik pengembang lokal Depok. Transjakarta mengajukan rute Lebak Bulus - Jatijajar via Juanda.

“Rute tersebut sudah dilewati oleh pengembang dalam kota untuk bus Sedang dengan rute Terminal Terpadu-Juanda-Jatijajar,” ucap Dadang.

Ia mengatakan, pihaknya telah menyarankan beberapa hal untuk mengupayakan Transjakarta bisa beroperasi dengan Depok.

“Kita ingin transjakarta bisa menggandeng perusahaan lokal Depok yang sudah beroperasi sehingga bisa sinergi. Ketika secara mekanisme di Transjakarta bisa, mereka harus dicarikan alternatif, jadi diskusinya tidak stuck di situ,” ucapnya.

Pemkot Depok menyarankan tiga rute untuk transjakarta, yaitu Cinere-Lebak Bulus (wilayah barat), Terminal Terpadu-Lebak Bulus (wilayah tengah), dan Terminal Jatijajar-Lebak Bulus via Cijago (wilayah timur).

Namun, usulan tersebut belum mendapatkan kesepakatan yang jelas. Ia berharap beberapa saran rute dari pihaknya tersebut dapat dipertimbangkan.

“Kita harus diskusikan baik aspek teknis maupun sosial, terutama pada rute-rute yang berhimpitan, dengan tujuan meminimalisir konflik,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph mengatakan, pihaknya belum bisa mengoperasikan layanan dari Jatijajar, Depok, ke Stasiun MRT Lebak Bulus.

Hal ini dikarenakan Pemkot Depok belum memberi izin.

Joseph mengatakan, pihaknya tak bisa bekerja sama dengan operator lain, dalam hal ini pengembang loka,) sebab operator yang bisa bekerja sama hanya yang tayang di lelang pengadaan barang dan jasa dan sesuai persetujuan Gubernur DKI.