Dilema Warga Pasar Minggu yang Ingin Terbebas dari Banjir...

Banjir terjadi karena lupanan air di Kali Ciliwing yang berada di sekitar permukiman warga.

Air diketahui mulai menggenangi pemukiman sejak pukul 05.00 dengan ketinggian kurang lebih satu meter. Namun air mulai surut saat memasuki pukul 09.00

Salah satu warga bernama Siti Arifah mengatakan, kondisi tersebut memang kerap terjadi di lingkunganya. Bahkan jika tidak hujan sekali pun, banjir bisa aja terjadi.

"Kadang kadang kalau enggak hujan suka banjir. Soalnya kali Ciliwung suka naik kalau ada kiriman ari dari Katulampa," jelasnya saat ditemui Kompas.com di lokasi banjir, Rabu (24/4/2019).

Namun Siti yang juga istri dari ketua RT setempat  mengaku pasrah dengan kondisi tempat tinggal tersebut.

Sunardi selaku Sekertaris RT 05 RW 05 ini juga mengeluhkan hal yang sama, yakni seringnya kawasan tersebut dilanda banjir. Sangking seringnya, warga setempat sudah tidak kaget lagi jika terjadi banjr.

"Kalau banjir banjir seperti ini warga sudah terbiasa. Dulu ketika Katulampa siaga 1, di sini banjir sampai atas genteng, sekitar tahun 2007. Itu yang paling parah," jelasnya.

Dukung pemerintah perluas Kali Ciliwung

Sebenarnya, warga setempat menunggu langkah pemerintah, terutama pemerintah kota Jakarta Selatan untuk menangani banjir di kawasan ini.

Sunardi yang mewakili warga setempat mendukung jika pemerintah berencana membebaskan tanah untuk memperluas ukuran Kali Ciliwung.

Dengan diperluasnya ukuran kali, potensi banjir karena luapan air dari Katulampa akan mengecil.

"Jangan istilahnya (harga jual) dibawah standart. Ya kalau mengikuti NJOP ya jadi kere kita semua. Kita nuntut tadinya punya lima puluh meter paling tidak 50 meter kembali lah," katanya.

"Pemerintah juga harus memikirkan kita punya tanah 50 meter ya minimal terbeli dengan harga layaknya 50 meter," ucapnya.

Di saat yang sama, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti memang berencana membangun turap di beberapa titik di sepanjang Kali Ciliwung. Salah satu titik yakni Pejaten Timur dan Tanjung Barat.

"Sekarang kami lagi upayakan ada pembebasan di Pejaten Timur dan di Tanjung Barat. Itu pelan-pelan tahun ini ada lagi (pembangunan turap) dan anggaran untuk pembebasan," katanya saat dihubungi Kompas.com.

Dia memahami keinginan warga yang mau menjual lahan di atas NJOP kepada pemerintah. Marullah menegaskan, pemerintah tidak berniat mengambil untung dalam pembelian lahan.

Pemerintah hanya berniat mencari solusi agar warga bisa pindah dari lokasi tersebut.

"Ini bukan soal untung rugi, tapi untuk menyelesaikan tata ruang kota," kata dia.

"Sebab kondisi mereka berada di bawahnya level air dan itu sebenernya mengancam keselamatan mereka juga, dan pemerintah mencarikan solusi. Bukan pemerintah mau beli," tambahnya.