Polemik Anggota TGUPP Anies Jadi Pengacara BPN Prabowo-Sandiaga

Sebab di saat yang sama, BW, panggilan akrabnya, juga menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang digaji dari APBD DKI Jakarta.

Kritik muncul dari Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Ia mengingatkan tidak etis jika BW menjadi pengacara dalam sengketa politik di saat menerima gaji dari negara.

"Memang akhirnya muncul klarifikasi dari Anies sebagai gubernur ketika membantu BPN statusnya BW adalah cuti," ujar Adnan ketika dihubungi, Rabu (29/5/2019).

"Tetapi sebenarnya kalau statusnya cuti perlu diklarifikasi juga apakah cutinya cuti di luar tanggungan? Kalau hanya cuti saja itu berarti dia masih tetap dapat gaji dan secara etis tidak boleh (jadi pengacara Prabowo)," tambah dia.

Adnan mengatakan, sebagai pengacara Bambang berhak memilih untuk membantu siapa pun. Dia juga berhak memiliki preferensi politik apapun.

Namun jika dikaitkan dengan jabatannya dalam pemerintahan, tidak etis jika dia terlibat dalam politik praktis.

"Karena dia harus tunduk juga kepada ketentuan di provinsi sebagai salah satu wilayah administrasi pemerintahan dan juga bicara soal keuangan publik yang sudah keluar, yang dibelanjakan untuk gajinya," ujar Adnan.

Jangan sampai persoalan ini merusak reputasi Bambang. Apalagi, kata Adnan, Bambang merupakan mantan pimpinan KPK yang pasti sudah paham soal etika pejabat publik.

"Jadi seharusnya tidak perlu diajari lagi," kata dia.

Dari LBH, KPK, hingga DKI

Bambang Widjojanto merupakan advokat dan aktivis sejak era reformasi.

Ia pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution dan menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000. 

Ia mendirikan (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir.

BW termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Ia pernah meraih penghargaan Kennedy Human Rights Award.

Pada 2010, BW pernah menang gugatan di Mahkamah Konstitusi saat membela peserta pilkada yang kalah dengan selisih suara hampir 10 persen.

BW kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011 dan menjabat 2015.

Saat pilkada 2017, BW ditarik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi anggota tim sinkronisasi.

Setelah Anies menang, BW diberi jabatan ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Komite Pencegahan Korupsi.

Cuti tak terima gaji

Anies mengaku tak masalah dengan keterlibatan BW dalam sengkarut politik. Ia mengatakan itu haknya.

"Oh enggak (apa-apa), itu hak warga negara," kata Anies ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Anies juga memastikan BW telah mengambil cuti. Cuti diambil selama sebulan dengan status di luar tanggungan.

"Teknisnya nanti dicek. Tapi intinya dia tidak menerima gaji selama dia cuti," ujar Anies.

Menurut Anies, jika nanti urusan BW membela Prabowo di Mahkamah Konstitusi memakan waktu lebih dari sebulan, maka ia harus mengajukan cuti lagi.

"Ya beliau tinggal ngajuin lagi. Kan beliau ngajuinnya seperti itu," ujar Anies.