Felix Siauw Tetap Ceramah di Balai Kota, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri DKI Jakarta menjadwalkan ceramah Felix pada Rabu (26/6/2019) ini.

"Dia (Felix) mau ngasih kultum (kuliah tujuh menit), masa kita tolak," ujar Chaidir saat dihubungi, Rabu.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Chaidir, tidak mengetahui kabar soal Felix yang dikaitkan dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemprov DKI menjadwalkan ceramah Felix karena mengetahui Felix punya kompetensi di bidang agama.

"Hal itu (Felix dikaitkan dengan HTI) saya tidak tahu. Setahu kita, dia ustaz, sudah, titik. Kriterianya punya kemampuan dan dia ingin mengisi kultum setelah shalat dzuhur," katanya.

Menurut Chaidir, ceramah yang disampaikan Felix juga hanya soal hal-hal rohani.

"Tadi yang disampaikan (Felix) juga masalah kerohanian saja, enggak ada hal-hal lain," ucap Chaidir.

Chaidir meminta semua pihak tidak mengaitkan Pemprov DKI dengan hal-hal seperti organisasi terlarang.

"Jangan dikait-kaitkan dengan masalah yang kita enggak ngerti. Saya tidak tahu tentang itu. Kita netral," tuturnya. 

Chaidir mengakui, Pemprov DKI sempat membatalkan kajian bulanan dengan penceramah Felix.

Namun, acara itu kemudian tetap dilangsungkan setelah Pemprov DKI memastikan jadwal ceramah Felix tidak bentrok dengan jadwal penceramah yang lain.

"Kami kemarin membatalkan karena posisinya mencocokkan, reschedule kembali jadwal, takutnya bentrok ada dua ustaz tadi, itu saja," katanya.

Sebelumnya, Felix Siauw tetap menjadi penceramah dalam acara kajian bulanan di Masjid Balai Kota.

Ceramah dengan pembicara Felix ini sempat dikatakan batal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Poster soal kajian bulanan dengan pembicara Felix Siauw itu juga beredar di media sosial Twitter pada Selasa (25/6/2019).

Warganet mengkritik acara tersebut dan mengaitkan Felix Siauw dengan HTI.

HTI diketahui telah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan pada 2017.

Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.