Sistem Tebang Pilih Dinilai Bisa Tekan Dampak Pembongkaran Pulau Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI dapat melakukan pembongkaran pulau hasil reklamasi dengan sistem tebang pilih.

Pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono, menilai bahwa sistem tebang pilih dapat menekan dampak negatif akibat sampah yang ditimbulkan dari pembongkaran tersebut.

Tarsoen mengungkapkan, sampah hasil pembongkaran seharusnya tidak dibuang langsung ke laut karena dapat mengganggu kehidupan biota perairan laut.

"Artinya tempat-tempat untuk bangunan bisa dibongkar. Pepohonan yang masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Jadi, ada istilahnya tebang pilih dan sisa dari bongkaran jangan sampai ke laut," ujar Tarsoen saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2019).

Tarsoen mengungkapkan, sampah bekas pepohonan di pulau reklamasi dapat mencemari kehidupan mangrove.

"Yang paling banyak pembongkaran (di pulau reklamasi) adalah pepohonan. Nanti lapisan tanah paling atas itu banyak mencemari mangrove dan laut," katanya.

Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Pemprov DKI juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola daratan hasil reklamasi yang diperuntukkan bagi publik.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembongkaran pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan membongkar daratan hasil reklamasi yang sudah dibangun, meskipun proyek reklamasi dihentikan.