Ingin Tata Transportasi Jakarta, Syafrin Liputo Lepas Jabatan di Kemenhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Syafrin Liputo melepas jabatannya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kini ia menjadi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Syafrin memilih kembali bekerja di Pemprov DKI karena ingin menata transportasi di Ibu Kota.

"Saya melihat bahwa penataan transportasi di Jakarta itu adalah tantangan. Kebetulan saya sempat mengalami tugas di Dinas Perhubungan Provinsi DKI," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/7/2019).

Sebelum berkarier di Kemenhub, Syafrin merupakan aparatur sipil negara (ASN) Dinas Perhubungan DKI. Ia berkarier di Dishub DKI sejak 1997 hingga akhirnya pindah ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sekitar 2016.

Di Dishub DKI, Syafrin mengaku pernah merancang sebuah pola transportasi. Kini ia ingin mengimplementasikan pola transportasi itu untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkait transportasi massal.

"Kita sempat membuat apa yang disebut pola transportasi makro, tentu itu yang kita harapkan bisa kita implementasikan ke depan," katanya.

Selain itu, Syafrin juga ingin mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Langkah pertama yang akan ia lakukan setelah dilantik menjadi kepala Dinas Perhubungan yakni mempelajari rencana pemerintah jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.

"RPJMD ini yang harus bisa kita realisasikan karena itu menjadi amanah rakyat," ucap Syafrin.

Syafrin merupakan salah satu pejabat hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan yang dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari ini.

Anies diketahui melantik 16 pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sebanyak 15 pejabat yang dilantik dipilih berdasarkan seleksi terbuka dan akan bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, satu pejabat lainnya dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. Pejabat itu dilantik berdasarkan surat keputusan Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana.