Harus Ada Surat dari UNHCR, Pemprov DKI Tak Bisa Asal Bantu Pencari Suaka

Pelaksana harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta Saefullah mengatakan United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) harus menyurati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu untuk meminta bantuan tempat tinggal bagi para pencari suaka yang kini menginap di trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Saefullah mengatakan hal ini agar Pemprov DKI tidak disalahkan dunia internasional.

"Kalau memang UNHCR kesulitan dalam mencari tempat, ya, UNHCR harus bikin surat ke Pemprov DKI, kan ini kan bukan persoalan sederhana," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Pemprov DKI Jakarta, kata Saefullah, masih menunggu hasil rapat antara Kementerian Luar Negeri dengan UNHCR soal penanganan para pencari suaka tersebut.

Karena itu, Pemprov DKI belum memberikan bantuan apa pun, kecuali memeriksa kesehatan para pengungsi.

"Kita sedang menunggu dari Kementrian Luar Negeri sama UNHCR, diskusinya seperti apa nanti, apa yang Pemprov bisa lakukan, kita lakukan, demi kemanusiaan dan ketertiban umum," katanya.

Jika UNHCR meminta bantuan, Pemprov DKI kemungkinan akan menyediakan tenda di dekat Rumah Detensi Imigrasi Kalideres, Jakarta Barat, yang selama ini menjadi tempat penampungan para pencari suaka.

"Ada beberapa alternatif. Yang kita punya, ya, tenda, tenda dengan alas yang manusiawi. (Lokasinya) kita dekatkan dengan pusat penampungan mereka yang di Kalideres supaya kordinasinya gampang," ucap Saefullah.

Para pencari suaka sudah berhari-hari menginap di trotoar Jalan Kebon Sirih, tepatnya di depan kantor UNHCR. Mereka beralasan tak lagi memiliki uang untuk menyewa tempat tinggal dan meminta UNHCR membantu mereka.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mengatakan akan meminta Pemprov DKI memindahkan mereka ke Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara.