Berdamai, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang Resmi Cabut Laporan Polisi

"Sesuai dengan hasil musyawarah mufakat kemarin di Jakarta, maka pada hari ini Kemkumham mencabut gugatan," kata Bambang ditemui di Polres Metro Tangerang pada Jumat.

Dia mengatakan sejak awal pihaknya tak ingin masalah ini berlarut-larut. Kasus ini, kata Bambang, juga menjadi introspeksi untuk kedua pihak.

Lahan Kemenkumham yang ada di Tangerang, menurut dia, harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum.

"Dari peristiwa ini, penting untuk introspeksi seluruh aset-aset Kemenkumham yang ada di wilayah Tangerang ini. Semua harus ditata dengan baik sesuai dengan administrasi negara," ujar Bambang.

Begitu pula, tanah Kemenkumham yang dikuasai oleh pihak lain harus sesuai prosedur.

"Baik itu melalui mekanisme hibah atau apapun, jadi harus sesuai ketentuan. Jangan sampai timbul temuan, menjadi catatan buruk bagi Kemenkumham. Masa Kemenkumham tidak taat pada hukum," kata Bambang.

Dihubungi terpisah, pada Kamis pukul 17.00 WIB, Kepala Bagian Hukum Pemkot Tangerang Budi Arief juga telah mencabut laporannya terhadap Kemenkumham.

"Pemkot kemarin jam 5 sudah mencabut, yang datang Kepala Bagian Hukum Pak Budi," kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang, Abdul Rochim pada Jumat.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kepada Kepolisian pada Selasa (16/07/2019). Di hari yang sama, Kemenkumham juga dilaporkan oleh Pemkot Tangerang.

Namun, keduanya berdamai. Kesepakatan itu tercapai usai Arief dan Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto dipertemukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7/2019) siang. Pertemuan itu dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Hadir juga Gubernur Banten Wahidin Halim.