Berbalas Pantun di Rapat Paripurna Terakhir DPRD Periode 2014-2019

DRPD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna rancangan peraturan daerah (raperda) untuk terakhir kali sebelum DPRD melepas masa jabatan, Kamis (22/8/2019).

Namun, ada yang menarik dalam rapat paripurna ini di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan berbalas pantun.

Awalnya, Sereida memberikan pantun saat selesai membaca isi perda yang akan disahkan.

"Sebelum saya akhiri laporan ini, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun," ucap Sereida di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

"Jalan-jalan ke Kota Tua, naik kereta senja warnanya jingga, selesai sudah pembahasan empat raperda, untuk maju kotanya bahagia warganya," ujarnya.

Pantun tersebut kemudian disambut tepuk tangan oleh para peserta rapat paripurna.

Balas pantun ini dilanjutkan oleh Anies saat menyampaikan tanggapan atas laporan raperda.

"Ke Kali Angke naik TJ sampai Pondok Bambu, ini sidang terakhir DPRD bukan berarti terakhir bertemu, kartu Jaklingko belum punya terpaksa jalan kaki ke Pondok Bambu, terima kasih atas kerja samanya kita akan berjumpa di lain waktu," tutur Anies.

Tak sampai situ, Anies menanyakan apakah bisa memberikan satu pantun lagi yang kemudian dipersilahkan oleh peserta rapat.

"Bang Somat naik delman sampai ke Warakas, lajunya kencang tapi halus tak teras, hormat kami pada anda yang purna-tugas, terus berkontribusi bagi negara dan bangsa," lanjutnya.

Ia lalu meminta Prasetio untuk memberikan pantun sebelum menutup rapat.

Permintaan ini diamini oleh Prasetio yang menyampaikan pantun seusai mengetok palu sebagai tanda ditutupnya rapat.

"Saya juga enggak mau kalah sama Gubernur ini. Pantun saya ini. Pergi ke pasar beli cawan, cawan dipakai mengisi air panas, sebentar lagi habis masa bakti Dewan, semoga eksekutif dan Dewan tetap harmonis," ucap Prasetio.

Adapun dalam rapat paripurna raperda ini ada 4 raperda yang dilaporkan yaitu perubahan atas perda nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraam bermotor, perubahan atas perda nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Lalu pencabutan perda nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan dan perubahan atas perda nomor 3 tahum 2013 tentang pengelolaan sampah.