Pemkot Bekasi Klaim Akan Batasi Pembangunan Rumah Tapak

Hal itu karena kian minimnya lahan yang tersisa di Kota Bekasi, sedangkan jumlah penduduknya semakin banyak dari tahun ke tahun.

"Untuk perumahan, kami sekarang sudah mulai membatasi untuk pembangunan yang landed house atau horizontal. Kami mulai batasi, bukan kami larang, kami batasi. Kami mulai mengembangkan perumahan-perumahan vertikal," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik, kepada Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

"Kita lihat sekarang, maraknya pembangunan apartemen adalah bagian dari itu. Karena, kalau misalnya kita tetap berada di landed house, tanahnya sudah mulai terbatas ya mau bangun di mana lagi," ujar dia.

Eka mengatakan, pembatasan itu sudah termaktub dalam rencana detail tata ruang (RDTR). Pemerintah disebut akan mengotak-atik koefisiensi dasar bangunan (KDB) guna menekan pengembangan rumah tapak.

"Misalkan, KDB-nya juga harus memperhatikan lingkungan, bagaimana kami berikan KDB yang luas bangunannya harus lebih kecil, sehingga menyisakan ruang untuk serapan dan segala macam," ujar Eka.

"Kalau seperti ini, otomatis kalau dibangun secara landed house, jadi tidak mempunyai nilai ekonomis bagi mereka. Saya kira mekanisme pasar akan membawa ke arah situ," tambah dia.

Ia mengemuakakn, pemerintah sendiri tidak akan banyak terlibat dalam pembangunan rumah vertikal seperti rumah susun. Pengembang swastalah yang akan diberikan kesempatan menggarap apartemen di Kota Bekasi.

"Pemerintah enggak akan mampu kalau harus bangun semua aspek, mulai rumah sampai yang lain. Dengan adanya investasi yang masuk, itu akan meningkatkan sumber daya pembangunan kita, karena tidak semuanya bisa dibiayai pemerintah," ungkap Eka.

Bappeda Kota Bekasi mencatat, jumlah penduduk Kota Bekasi terus meningkat setiap tahun. Akan tetapi, lajunya semakin lambat. Pertumbuhan penduduk itu pun lebih banyak disumbang oleh urbanisasi ketimbang angka kelahiran.

"Kami lebih banyak di faktor urbanisasi. Bisa saja penduduk ini tinggal di Kota Bekasi hanya 2-3 tahun, lalu pindah lagi," ujar Eka.

Namun, demografi semacam itu justru menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota Bekasi. Sebab, daya dukung Kota Bekasi semakin rendah. Jumlah ruang yang tersedia juga kian sempit.