Proses Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta Mandek

Sementara itu, proses pemutusan kontrak dengan operator yang lain masih berjalan.

Badan usaha milik Pemprov, PD PAM Jaya, saat ini melakukan kontrak kerja sama dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta untuk mengelola layanan air bersih di Ibu Kota.

"Ini swastanya ada Aetra, ada Palyja, saya tidak perlu sebutkan yang mana, tapi dengan satu pihak, sudah berlangsung progresif, satu pihak mandek," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (15/10/2019).

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, saat ini masih berupaya menjalin komunikasi dengan operator yang tak mau memutuskan kontrak. Dia berharap persoalan swastanisasi air ini segera tuntas.

"Mandek itu dalam artian, bukan kaminya berhenti bicara, tapi posisi mereka belum berubah. Nah kami dalam proses pembicaraan dengan mereka," kata Anies.

Sejak 1998, air bersih di Jakarta dikelola oleh Aetra untuk wilayah timur Jakarta dan Palyja untuk wilayah barat Jakarta. Semenjak itu, konsesi dipegang oleh swasta dan PAM Jaya hanya berperan sebagai pengawas.

Pada Februari 2019, Anies menyatakan bakal mengambil alih pengelolaan air Jakarta. Langkah yang dilakukan yakni mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengakhiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis tahun 2023.

PAM Jaya telah menandatangani kesepakatan awal atau head of agreement (HoA) dengan Aetra. Salah satu poin yang disepakati yakni pengembalian konsesi pengelolaan air bersih Jakarta ke PAM Jaya.

Sementara itu, Palyja belum sepakat untuk menghentikan swastanisasi air karena belum ada kepastian soal keuntungan bagi Palyja dan pelayanan air bersih untuk pelanggan Palyja di wilayah barat Jakarta.

"Kami juga perlu kepastian," kata Presiden Direktur Palyja Robert Rerimassie, pada 28 April lalu.