Jalan Berbayar di Jakarta Diterapkan 2021

Dia mengklarifikasi informasi bahwa ERP akan diterapkan pada 2020.

"Kita akan kejar 2021," ujar Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Syafrin menjelaskan, Dinas Perhubungan masih harus mengkaji ulang proyek ERP sesuai arahan Kejaksaan Agung. Kajian itu akan dimulai awal 2020.

"Kita harapkan tahun depan di triwulan satu kajiannya sudah selesai," kata dia.

Proses berikutnya, lanjut Syafrin, yakni membuat dokumen proyek ERP sesuai hasil kajian yang sudah dilakukan.

Dokumen itu juga harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

"Setelah itu baru masuk lelang. Kita harapkan tahun depan sudah lelang," ucap Syafrin.

Pemprov DKI sebenarnya sudah melelang proyek ERP pada 2019 ini. Namun, lelang itu dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP diulang. Sebab, ada hal prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Pemprov DKI akan melelang ulang proyek ERP untuk mengikuti pendapat hukum Kejagung tersebut.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta membahas penggunaan teknologi yang paling tepat untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuannya, ERP yang diterapkan di Jakarta nantinya akan menggunakan teknologi terbaru.