William PSI Dilaporkan LSM ke Badan Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai pelaporan atas politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta merupakan hak warga.

Menurutnya, setiap warga berhak membuat laporan ke BK DPRD DKI jika ada anggota Dewan yang dirasa melanggar kode etik.

"Kalau soal lapor melapor itu hak warga, lapornya kan ke BK, mereka ada mekanisme kerjanya. Selama itu dalam mekanisme BK, silahkan hasilnya diserahkan ke pimpinan," ucap Taufik di ruang konferensi pers Fraksi Gerindra, lantai 2, Gedung DPRD DKI, Rabu (6/11/2019).

Meski demikian, kata dia, tidak ada larangan juga bagi anggota Dewan untuk mengunggah hasil temuan usulan anggaran yang dinilai janggal ke media sosial.

"Boleh. Bukan enggak boleh, yang melarang siapa? Kalau orang mau lapor kan boleh juga, enggak ada salahnya. Mengupload juga enggak salah," ujarnya.

Namun, Ketua DPW Gerindra DKI Jakarta ini tetap menyayangkan langkah William yang lebih memilih mengunggah kejanggalan itu ke media sosial dibanding membahasnya dalam forum resmi.

Terlebih, usulan anggaran janggal tersebut berada di ranah Komisi E, sedangkan William merupakan anggota Komisi A DPRD DKI.

"Problemnya, (William) bukan mau bahas, tapi mau sampaikan kesalahan orang. Demen menyampaikan kekeliruan. Kalau mau memperbaiki, ayo diskusikan. Misal ada temuan di Komisi E. Ya didiskusikan di Komisi E," tuturnya.

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto.