Airin Setuju Jika Pilkada Langsung Dievaluasi

Namun Airin mengharapkan untuk rencana evaluasi tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pembiayaan hingga manfaat ke masyarakat.

"Tentu harapan saya untuk bisa evaluasi secara menyeluruh. Apalagi Pilkada sudah berjalan hampir 20 tahun ya," kata Airin saat ditemui di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu (9/11/2019).

"Maka dilihat dari 20 tahun ke belakang dan sebelumnya sehingga tidak menjadi sebuah kebijakan yang seketika itu," lanjut dia.

Apalagi, kata Airin, Pilkada langsung merupakan kesepakatan pemerintah yang sebelumnya menilai dapat meminimalisir biaya yang tinggi.

"Kan dulu pernah disepakati bisa mengurangi pembiayaan (dengan) Pilkada serentak. Tapi ternyata sama saja, malah jauh lebih besar," ujar Airin.

"Belajar dari itu semua, saya yakin Pak Mendagri sudah memikirkan rumusan terbaik seperti apa. tinggal dilihat manfaat untuk masyarakat," ucap dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Pertanyaan tersebut dilontarkan setelah menilai sistem Pilkada langsung banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan saat menjadi pasangan calon.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung gagasan Tito Karnavian untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

"PDI-P menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Menurut Hasto, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.

Ia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.