DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

Sebabnya, Pemprov DKI Jakarta tidak membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Ciliwung pada akhir tahun ini.

"Berarti vakum lagi. Kami melaksanakan (normalisasi) itu tergantung lahannya. Kalau lahannya sudah bebas, kami kerjakan," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah saat dihubungi, Senin (11/11/2019).

Bambang menjelaskan, BBWSCC tidak bisa mengerjakan normalisasi Ciliwung pada 2021 jika Pemprov DKI baru membebaskan lahan pada 2020. Menurut dia, normalisasi baru bisa dikerjakan dua tahun setelah lahan dibebaskan.

"Kalau (pembebasan lahan) dilakukan di 2020, berarti kami mengusulkannya (normalisasi) di 2022 kalau begitu. Tidak akan terkejar (pada 2021)," kata dia.

Bambang mencontohkan rencana normalisasi Ciliwung sepanjang 1,5 kilometer di Pejaten Timur pada 2020.

Dia menyampaikan, lahan sepanjang 1,5 kilometer itu dibebaskan Pemprov DKI pada 2018. Namun, aset hasil pembebasan lahan itu baru diserahkan kepada BBWSCC pada April 2019.

BBWSCC kemudian mengusulkan anggaran normalisasi Ciliwung dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020.

"Yang dibebaskan saat 2018, tahun anggaran 2018, baru April-Mei diserahkan ke kami, tahun ini. Jadi kami kan olah dulu, cek dulu ke lapangan, karena kami proses juga, harus memasukkan juga (ke APBN)," ucap Bambang.

BBWSCC dan Pemprov DKI Jakarta memiliki kesepakatan soal normalisasi beberapa sungai di Jakarta. Dalam kesepakatan itu, Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi yang akan dijalankan BBWSCC.

Pemprov DKI Jakarta berencana membebaskan 118 bidang tanah untuk normalisasi Ciliwung pada akhir 2019 dengan anggaran Rp 160 miliar. Namun, Pemprov DKI batal membebaskan tanah itu karena APBD 2019 defisit.

Pemprov DKI menurut rencana akan mengeksekusi pembebasan lahan itu pada 2020. Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi sungai dan waduk pada 2020.